Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
Tidak bisa dipungkiri para pihak yang berbisnis minyak dan gas bumi sejak tahun 1970-an adalah yang paling banyak beroleh manfaat. Namun demikian, kerjasama bisnis migas disektor hilir ini seringkali melupakan peran induknya di sektor hulu dan tengah, yaitu Badan Usaha Milik Negara, PERTAMINA. Para pihak yang merupakan rekan kerja (partner) BUMN Pertamina ini berhimpun dalam sebuah organisasi, yaitu HISWANA MIGAS.
Hiswana Migas merupakan akronim dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, sebuah organisasi kewirausahaan di bidang energi minyak dan gas. Organisasi ini adalah mitra resmi Pertamina yang menjalankan unit-unit usaha Pertamina dan berdiri pada tanggal 3 September 1979. Tentu saja, dengan jumlah anggotanya Hiswana akan mampu berbuat lebih banyak dalam mengatasi persoalan dan permasalahan pelayanan usaha yang dihadapi oleh mitra utamanya, yaitu BUMN Pertamina.
Sejak BUMN Pertamina dinasionalisasi dari beberapa perusahaan minyak asing menjadi Permina pada tahun 1957 dan Pertamin pada 1961, perusahaan negara ini telah berkembang sangat pesat. Selanjutnya, kedua perusahaan ini pada tahun 1968 digabung menjadi Pertamina. Sampai tahun 2022 total SPBU yang telah beroperasi di Indonesia mencapai 7.868 unit dan terdapat 6.152 unit Pertashop sebagai program pemerintah dalam menjangkau daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).
Dengan menggunakan jumlah SPBU itu misalnya sebagai dasar keanggotaan Hiswana Migas, maka jika iuran per anggota Rp5.000 per bulan sudah terkumpul dana sejumlah Rp472 juta lebih. Apalagi kalau iuran anggota lebih dari itu ditambah kegiatan-kegiatan lain untuk menambah kas organisasi tidak mungkin anggota Hiswana Migas mengalami kesulitan dalam melayani konsumen Pertamina.
Sehubungan adanya isu kelangkaan elpiji 3kg bersubsidi dibeberapa daerah pada pertengahan bulan Juli 2023, publik patut mengapresiasi langkah cepat BUMN Pertamina, khususnya Direktur Utama nya Nicke Widyawati yang langsung terjun ke lokasi bermasalah tersebut. Sayangnya, sebagai mitra strategis BUMN Pertamina justru Hiswana Migas belum tampak tanggapannya terkait isu kelangkaan elpiji 3kg bersubsidi tersebut. Tidak seharusnya, Hiswana Migas membiarkan tanggungjawab isu kelangkaan elpiji 3kg bersubsidi ini hanya kepada Pertamina.
Melalui jaringan keanggotaannya itu, seharusnya Hiswana Migas mampu berperan lebih jauh tidak hanya mengatasi permasalahan kelangkaan elpiji 3kg bersubsidi dan juga BBM yang terjadi berulang kali, khususnya soal distribusi dan logistik. Bahkan, sebagai mitra strategis Hiswana Migas mampu membantu pembiayaan investasi BUMN Pertamina sebagian bagian dari mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, khususnya terminologi *usaha bersama*.
