Di tengah sumber daya yang terbatas untuk menyebarluaskan keilmuan madrasah Tarbiyah Islamiyah hingga ke tingkat nasional, tentu saja politik praktis menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.
Namun tampaknya Perti terkilir dalam belokan zaman. Zaman bergerak tanpa menimbang kesiapan organisasi ini. Pemaknaan politik telah meluas, begitu juga dalam opsi mengakses sumber daya.
Terpaku pada politik praktis, pada partai politik saja, justru merugikan lapisan dasar yang menjadi mesin produksi kader utama organisasi ini.
Apalagi saat ini, di masa pendidikan hendaknya menjadi ruang yang merdeka dan bebas dari afiliasi politik praktis tertentu. Tentu saja, dalam menyikapinya, Perti mesti berani belajar mengambil variasi opsi pengembangan sesuai dengan semangat zaman ini.
Jika ikhtiar tersebut tidak dijalankan, maka tidak heran masih ada pihak yang beranggapan; Perti adalah kendaraan politik praktis semata.
Mereka tidak bertanggung jawab pada pesantren, madrasah, ataupun jamaah yang terkait dengan secara historis dan keilmuan dengan organisasi ini. Ekosistem Tarbiyah Islamiyah pun akan terus macet dan tersendat.
Mendambakan Gerakan Intelektual (Baru) Perti
Kegagalan konsolidasi telah memupus kelangsungan gerakan intelektual Tarbiyah Islamiyah. Tak dipungkiri, sejarah mula Perti adalah sejarah gerakan intelektual.
Para ulama dan cendekiawan-nya terlibat dalam dialog persoalan zamannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Perti telah menjadi kanal untuk menyebarkan pengetahuan di luar lapisan basisnya.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Perti juga memiliki media cetak -sebagai respons semangat zaman tersebut- untuk mengomunikasikan pemikiran mereka pada khalayak.
Penggunaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan zamannya telah berbuah pada pencapaian ulama-ulama terdahulu.
Setelah perpecahan organisasi Tarbiyah Islamiyah, dapat dikatakan Perti tidak lagi berhasil menggunakan berbagai perangkat zaman yang tengah berkembang.
