Payakumbuh – Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi penyelenggara Pemilu saja, tapi juga menjadi PR seluruh rakyat Indonesia. Termasuk seluruh lapisan masyarakat yang cerdas dan kritis. Yang selalu mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta dapat membawa kemajuan. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif menjadi penting untuk mendukung terlaksananya Pemilu yang bersih, berintegritas dan meminimalkan kecurangan yang terjadi.
Untuk itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, mensosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif kepada tokoh masyarakat, instansi terkait, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya di daerah itu, Minggu (9/10). “Kami melaksanakan ini untuk mengajak seluruh komponen masyarakat mensosialisasikan, pencegahan-pencegahan yang akan kami lakukan di tahapan Pemilu,” ujar anggota Bawaslu Sumatera Barat Muhamad Khadafi, saat membuka kegiatan itu.
Dia menjelaskan, sebagaimana tugas Bawaslu beserta jajaran adalah bagaimana pihaknya lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan. Sehingga pada akhirnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan tidak begitu banyak. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, yakni melalui edukasi maka masyarakat akan sadar politik.
“Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat berpartisipasi mengawasi jalannya tahapan Pemilu secara mandiri, menjadi pengawas partisipatif di seluruh lini. Sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, pelanggaran terstruktur maupun tidak, itu segera dilaporkan ke kami apabila mereka menemukan,” jelasnya.
Menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi hari ini, setelah Bawaslu Sumatera Barat memberikan dorongan dan pengetahuan, bahwa dalam tahapan verifikasi administrasi (vermin) ada saja nama-nama publik yang dicatut oleh partai politik yang dimasukan dalam keanggotaan.
“Makanya kami mendorong kepada semua pihak, utamanya partai politik untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan publik, jika ini terjadi maka penting kiranya untuk memberikan informasi ini kepada Bawaslu. Sehingga Bawaslu bisa menindak lanjuti dan mengembalikan hak-hak publik tersebut melalui mekanismenya,” tambahnya.
Dikatakan, secara jumlah hingga saat ini laporan yang diberikan masyarakat terkait pencatutan yang dilakukan oleh parpol itu masih dalam proses. Karena ada saja laporan yang datang dari masyarakat setiap harinya. “Seperti hari ini, dimana saat dalam proses penerimaan Panwascam. Dan masih saja ada laporan terkait pencatutan itu. Makanya, kalau terkait jumlah itu ada setiap hari bertambah. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mendorong publik semakin cerdas, semakin kuat untuk selalu memberikan informasi ini kepada Bawaslu. Dan Bawaslu akan menindak lanjuti sekecil apapun laporan atau informasi yang sampai kepada kita,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh Syafrial, mengatakan, bahwa peserta sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilu Serentak tahun 2024, berasal dari Ormas, OKP, MUI, Tokoh Adat dan Masyarakat dengan harapan peran serta masyarakat dalam Pemilu serentak tahun 2024 semakin meningkat. “Hari ini kita mengundang puluhan peserta yang berasal dari berbagai unsur dengan harapan tingkat partisipatif masyarakat dalam Pemilu serentak tahun 2024 semakin meningkat untuk meningkatkan kualitas Pemilu yang lebih baik,” ucapnya.
Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Suci Wildanis, dalam sosialisasi tersebut, lebih banyak memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi terkait peranan partisipatif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. “Tugas pengawasan Pemilu itu dimulai dari proses tahapan verifikasi administrasi, sampai pada tahap verifikasi partai politik. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk melakukan pengawasan terjadinya praktik politik uang. Jika ditemukan terjadi politik uang, masyarakat dapat berpartisipasi untuk menginformasikan kepada Bawaslu,” ungkap Suci. bule
