PADANG – Wagub Sumbar, Audy Joinaldy, menegaskan bahwa kunci keberhasilan pariwisata halal bukan pada mayoritas penduduknya kaum muslim dan kulinernya, tetapi lebih pada kualitas pelayanan.
Hal itu diungkapkan Wagub Audy saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pariwisata Halal yang digelar Dinas Pariwisata Sumbar di Auditorium Gubernuran, Padang, Selasa (11/7).
“Kalau berbicara tentang pariwisata halal, harus mengedepankan services (pelayanan), cleanliness (kebersihan), untuk itu perlu pengembangan human resources (sumber daya manusia),” jelasnya.
Wagub mengatakan, mengapa Bali dan Yogyakarta lebih maju sektor pariwisatanya ini karena faktor pelayanan, kebersihan dan SDM-nya.
Wagub menuturkan, di sektor pariwisatanya Sumbar punya segalanya pada wisata alam, seperti laut, danau, sungai, bukit dan gunung. Tapi ini tak cukup untuk memasarkannya, perlu pembenahahan seperti beberapa faktor yang disebutkanya tadi.
Terkait penyusunan roadmap pariwisata halal, katanya, Pemprov berupaya menjalankan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan Berkelanjutan“ dengan Program Unggulan Gubernur Sumbar Sejahtera juga tertuang Membangun Industri pariwisata melalui destinasi berkelas internasional dan 19 destinasi wisata unggulan.
Di samping itu juga menindaklanjuti Perda Sumbar Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal dan Pergub Nomor 19 Tahun 2022.
“Pembangunan pariwisata perlu dilakukan sesuai dengan potensi daerah, salah satunya penyelenggaraan pariwisata halal dengan mengakomodir nilai-nilai lokal dan filosofi adat basandisyara , syara basandi kitabullah, syara mangato adat mamakai,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata, Luhur Budianda menyebutkan, maksud dari penyusunan roadmap pariwisata halal yaitu menghasilkan roadmap yang membuat tahapan dan langkah-langkah strategi dalam pengembangan pariwisata halal sesuai dengan arah kebijakan daerah.
“Tujuan dari penyusunan roadmap pariwisata halal adalah agar lebih terarahnya penyelenggaraan pariwisata halal Sumatera Barat,” katanya.
Sehubungan dengan hal itu perlu langkah konkret, antara lain Pemerintah Daerah dan semua unsur pentahelix bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Sumbar sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.
“Kita butuh dukungan kabupaten/kota, sukungan infrastruktur pendukung pariwisata halal, perlu sasilitas umum dan fasilitas pariwisata pendukung pariwisata halal, serta dukungan aksesibilitas yang memberi kemudahan pergerakan para wisatawan,” katanya.
Selain itu, perlu pelaksanaan iven-iven pendukung pariwisata halal, subsidi sertifikasi halal untuk usaha pariwisata (rumah makan dan restoran).
Dalam kegiatan itu para peserta FGD menyampaikan sejumlah saran, antara lain perlu pembenahan layanan dan kebersihan, perlu adanya musala yang representatif di rumah makan atau restoran, sosialisasi sertifikasi perlu digencarkan kembali, hewan ternak yang disembelih harus sesuai syariat Islam. (soe)
