LUBUK BASUNG- Bupati Dr. H. Andri Warman menegaskan, Pemda Agam akan merapikan Keramba Jaring Apung (KJA) bukan membabat habis. Penegasan itu disampaikan karena berkembangnya isu pemerintah akan membersihkan danau dari keramba.
“Saya mengklarifikasi isu tersebut, bawasanya informasi yang berkembang itu tidak benar,” ujar bupati saat hadiri Brainstorming Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ramah Lingkungan sebagai Alternatif Pengalihan Usaha Produktif KJA di salingka Danau Maninjau, di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung, Kamis (1/7).
Pemerintah menyatakan daya tampung Danau Maninjau hanya 6 ribu unit, kenyataan jumlah karamba melebihi 20 ribu unit. KJA sebanyak itu telah melebihi kapasitas sehingga danau tidak mampu menampung sisa pakan ikan menumpuk jadi sedimen yang menyebabkan air danau tercemar.
Bupati mengatakan kegiatan merapikan KJA ini didukung penuh pemerintah pusat maupun provinsi, karena Danau Maninjau salah satu danau di Indonesia yang jadi prioritas untuk diselamatkan dari ketercemaran.
Pihaknya telah bentuk tim untuk mendata KJA ini, yang dilakukan by name by address. Ternyata banyak KJA di Danau Maninjau yang tidak bertuan.
“KJA seperti Ini yang harus kita tarik keluar, jika tidak ada pemilik kenapa harus dibiarkan di danau,” kata bupati.
Karena itu bupati menegaskan Pemerintah tidak melarang petani memiliki KJA, tapi yang ramah lingkungan, dengan catatan harus sesuai kapasitas danau sebanyak 6 ribu petak. Dilain pihak, pemerintah tidak akan beri ruang bagi pengusaha yang menanam modal di Danau Maninjau.
Pembatasan jumlah KJA ini diantaranya juga untuk memulihkan ekonomi masyarakat dari sektor lain.”Apabila kondisi Danau Maninjau kembali pulih, maka banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat ke depan” ujarnya.
Bupati menyebut usaha pariwisata salah satu sumber ekonomi masyatakat Salingka Danau. ” Jika danau sudah normal dipastikan akan menjadi daya tarik wisata yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat ” ujarnya. (M.Khudri)
