Dengan adanya penjelasan resmi dari LKAAM Tanah Datar tersebut, memperlihatkan kepada publik di Sumbar, tidak ada hambatan atau kaedah yang dilanggar, jika perempuan menjadi kepala daerah. Untuk menjadi kepala daerah baik sebagai gubernur, bupati/walikota dan para wakilnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama.
Sebenarnya di Sumbar yang menjadi basis etnik Minangkabau, masalah kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Adat dan budaya matrilineal (garis keturunan berdasarkan garis ibu) bahkan memposisikan perempuan seakan lebih tinggi dari laki-laki, khususnya dalam hal keluarga dan penguasaan harta pusaka.
Dalam cerita tradisional seperti di tambo, kaba dan legenda, peran perempuan Minang dalam kehidupan sosial, termasuk politik, juga tergambarkan. Kaba Mande Rubiah (Ibu Rubiah) sebagai Bundo Kanduang, misalnya, jelas merepresentasikan posisi penting perempuan dalam kehidupan sosial di Ranah Minang.
Etnis Minang sendiri memang pernah menorehkan tintas emas dalam sejarah dengan tampilnya tokoh-tokoh perempuan pelopor, seperti Rohanna Koeddoes (1884-1972), Rahmah El Yunusyiah (1900-1969), dan Rasuna Said (1910-1965). Ini memang memberikan citra positif.
Bahkan, Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas (Unand) Padang lewat karya tulisnya berjudul “Walinagari Perempuan di Era Reformasi” di jurnal Aspirasi volume 2 nomor 1, Juni 2011, mengungkapkan, terpilihnya figur perempuan, Bariana Sain sebagai walinagari di Batu Basa pada 28 Februari 2009, menunjukkan fenomena umum pemimpin politik baru.
Menurutnya, faktor kapasitas dan kapabelitas tokoh perempuan menjadi faktor keterpilihan mereka sebagai walinagari. Faktor lain, tentu saja lebih karena ketokohan sang walinagari terpilih. Mereka dinilai memiliki segudang pengalaman dalam mengurus masalah kemasyarakatan, baik sewaktu menjadi PNS maupun setelahnya.
Bariana Sain misalnya memiliki segudang pengalaman dan prestasinya sebagai aktivis sosial dan organisatoris di kampung maupun perantauan. Ini menjadi modal dan sekaligus pedoman bagi masyarakat di kampung halamannya untuk mempercayainya sebagai walinagari.
Di dunia internasional, cukup banyak perempuan yang ikut serta meramaikan perpolitikan dunia dan di antaranya banyak yang berhasil menjadi pemimpin di berbagai negara. Bahkan mayoritas wanita muslim yang menjadi pemimpin di dunia berasal dari negara yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam.
Beberapa pemimpin wanita muslim yang terkenal di antaranya adalah mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto yang menjabat antara 1988-1990 dan 1993-1996, mantan Perdana Menteri Turki Tansu Ciller yang memerintah pada 1993 hingga 1995, mantan Perdana Menteri Senegal Mame Madior Boye yang memimpin Republik Senegal dari 2001 sampai 2002.
Lalu Atifete Jahjaga yang merupakan mantan Presiden Kosovo pada 2011 hingga 2016, kemudian dua orang mantan Perdana Menteri Bangladesh adalah perempuan muslim yaitu Begum Khaleda Zia yang memimpin Bangladesh dari 1991-1996 dan 2001-2006 dan Sheikh Hasina Wajed yang menjabat antara 1996 hingga 2001 dan pada 2009 sampai sekarang.
Nah, sekarang di Sumbar akan menggelar Pilkada serentak pada 23 September mendatang di 13 kabupaten/kota dan provinsi. Apakah sejarah yang pernah mengukir di Minangkabau kembali terjadi? Sosok bundo kanduang menjadi pemimpin? Kepala daerah perempuan di negeri bundo kanduang?
