BUKITTINGGI – Warga yang terjangkit virus HIV /AIDS di Bukittinggi terus bertambah. Bahkan berdasarkan data yang dihimpun Ppemerintah Kota Bukittinggi terdapat penambahan 18 kasus warga yang terjangkit virus itu selama 2021.
Hal itu disampaikan Walikota H.Erman Safar saat menggelar jumpa pers untuk memperingati hari HIV /AIDS se Dunia 2021 di rumah Dinas Belakang Balok, Rabu (1/12).
Dikatakanya, selama 2021 Pemko telah melakukan tes HIV sebanyak 1.045 orang. Dari jumlah itu terdapat 18 orang yang positif terjangkit virus mematikan itu.
Dikatakanya, jumlah itu mengalami penuruan dari 2020 lalu. Karena pada 2020 dari 1.808 warga yang ditest darah, ditemukan sebanyak 34 orang yang positif terpapar virus tersebut.
Penyebab penurunan kasus itu menurut Erman Safar karena berkurangnya angka kunjungan ke Fasilitas Kesehatan (Fokes) di masa pandemi.
Meskipun jumlah kasusnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun akumulatif kasus HIV /AIDS di Bukittinggi masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 1183 kasus. Jumlah itu menempatkan Bukittinggi sebagai daerah yang urutan terbanyak kedua di Sumatera Barat setelah Padang.
Menyikapi kondisi itu Pemko berkomitmen untuk meminimalisir penyebaran virus.
“Target kita 2022 mendatang tidak ada penambahan kasus di Kota Bukittinggi,”ujarnya.
Untuk mencapai target itu pemerintah Kota Bukittinggi akan berkelaborasi dengan berbagai eleman masyarakat, seperti tuan tuan guru, para ulama, Niniak Mamak, orang tua dan aktivis sosial..
Selain itu pihaknya juga akan mengaktifkan kembali Komisi Penanggulan HIV/AIDS di Kota Bukittinggi guna menjangkau orang yang berpotensi terjangkit HIV /AIDS tersebut maupun yang sudah tercatat sebagai orang penderita AIDS.
“Kitta mendapatkan informasi dalam dua tahun terakhir ini KPA Bukittinggi kurang bisa bergerak karena tidak mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Untuk itu 2022 mendatang pihaknya telah mengalokasikan dana melalui dinas terkait sebesar Rp 300 juta dan itu bisa digeser melalui perubahan,’”ujarnya.
Selain itu Pemko juga akan mensuport kegiatan KPA itu melalui dana hibah.
Hal itu dilakukan karena penanganan kasus HIV /AIDS itu perlu pendekatan khusus, dan tidak bisa hanya melalui penekatan dalam bentuk regulasi dari pemerintah. Sebab hal itu berkaitan dengan prilaku manusia.
Pihaknya juga sudah meminta kepada dai dan mubalig untuk bersama sama memenimalisir penyebaran dan peningkatan kasus HIV/AIDS itu. Sebab untuk memenimalisir berkembangnya HIV/AIDS itu tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, tapi harus ada peran ulama, guru, orang tua ataupun aktivis yang peduli dengan kasus itu.
Menurut Erman Safar ada dua fokus yang akan dilakukan oleh pemerintah, meminimalisir perilaku seks bebas dan LGBT.
Selain itu untuk memenimalisir penyebaran HIV/AIDS itu, pihaknya juga akan menambah jam pelajaran agama dan muatan lokal di Bukittinggi khusus untuk SD dan SMP.
Penambahan jam pelajaran akan efektif pada tahun ajaran baru. (gindo)
