PADANG-Setelah sempat naik dengan tarif selangit, harga tiket mulai diturunkan pemerintah. Penurunan cukup drastis. Ini tentu menjadi kabar gembira sebagian masyarakat. Namun penurunan itu dinilai Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar, akan menimbulkan keresahan bagi pemilik angkutan bus.
“Penurunan harga tiket pesawat yang sangat jauh dari batasnya menimbulkan keresahan bagi pemilik angkutan bus sehingga menganggu peluang berinvestasi,” Ketua DPD Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur saat pelantikan pengurus DPC Organda se- Sumbar sekaligus silaturahmi dengan Gubernur, Selasa (25/2) di Auditorium Gubernuran.
Disebutkannya dengan loncatan harga tiket pesawat murah ini tentu membuat pengusaha resah. Sebab, sewaktu harganya tinggi pengusaha angkutan umum terutama bus antar provinsi mendapatkan angin segar.
“Saat harga tiket pesawat tinggi, banyak masyarakat memakai bus. Pengusaha pun menambah armada angkutan. Namun, kini harga tiket turun, bahkan di bawah harga yang seharusnya. Kini bus kembali sepi penumpang,” katanya.
Ditambahkannya, biasanya dalam sehari itu bisa berangkat dua sampai tiga bus. Namun, kini sehari hanya satu yang berangkat. Itupun isinya tidak penuh.
“Untuk itu kami minta pemerintah kembali mengatur harga tiket ini. Harga standarlah sehingga kita sama-sama bisa kerja. Baik pesawat maupun bus. Dan, mereka pengusaha tidak resah lagi berinvestasi,” katanya.
Kemudian Organda juga menyoroti kuota bahan bakar bersubsidi yang megalami penurunan terutama untuk solar. Bahkan, kuota itu sama dengan kondisi tahun sebelumnya sedangkan kendaraan angkutan dan umum selalu bertambah.
“Bahkan gubernur sudah mengeluarkan pergub terkait BBM bersubsidi ini. Maka, kami dari organda minta bagi pemilik kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk BBM bersubsidi jangan menggunakan itu sehingga benar-benar angkutan dan angkutan umum yang mengkonsumsi bersubsidi tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyebutkan dengan adanya Organda ini, pemerintah daerah sangat terbantu apalagi dalam hal mengambil kebijakan.
“Jika tidak ada Organda akan ribet. Sebab Organda yang mengatur semuanya baik menentukan harga dan lainnya. Kami pemerintah hanya membackup,” tukasnya.
Kemudian Irwan berharap, dengan kepengurusan baru DPC Organda kerjasama antara pemerintah daerah dan Organda akan semakin meningkat kedepannya. (107)
