BUKITTINGGI – Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Bukittinggi gandeng Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Muhammad Natsir (UMN) Yarsi Bukittinggi menggelar seminar nasional dalam rangka sosialisasi dan kajian ilmiah Informasi Publik dan Isu Terkini Pemilu 2024.
Kegiatan dilakukan di Aula UMN Yarsi Bukittinggi dengan melibatkan peserta dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat di Bukittinggi dan sekitarnya, Selasa (9/8).
Peserta diantaranya dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bukittinggi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Sedangkan narasumber panitia menghadirkan dan Anggota DPR RI Guspardi Gaus, DKKP RI Aidinil Zetra, Rektor UMN Afridian Wirahadi dan Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner,” kata Ketua Pelaksana Seminar, Rifa Yanas.
Menurutnya, Pemilu serentak yang segera berlangsung menjadi bahasan yang menarik untuk dibedah dan partisipasi mahasiswa dalam keterbukaan informasi publik.
Wakil Rektor II UMN, Reni Chaidir menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan kegiatan bertema keterbukaan informasi publik dan pelatihan jurnalistik tersebut.
“Kami terbantu oleh bidang UKM Pers untuk mengasah kemampuan di bidang jurnalistik agar tumbuh menjadi karakter jurnalis yang bisa memberikan informasi dan keadaan kampus ke masyarakat luas,” kata Reni.
Ia meminta mahasiswa dan peserta yang hadir dapat mengikuti pelatihan sebaik-baiknya dan berbagi ilmu dari narasumber berkompeten.
Staf Ahli Guspardi Gaus, Vioni Fauzia mengatakan sangat serius dalam amanah ketika menjabat sebagai Anggota DPR RI di Jakarta.
“Guspardi Gaus bekerja keras untuk dedikasi kerja, tidak pernah absen bicara dan menyampaikan kritik, begitu juga Pemilu, perlu informasi yang jelas dan pasti kepada masyarakat, ia juga menegaskan sosialisasi ke masyarakat,” kata Vioni.
Menurutnya, sosialisasi ke masyarakat perlu dilakukan semua pihak dan peduli terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
“Guspardi juga mendesak kementerian segera mencairkan anggaran yang macet agar berjalan sempurna, dari Rp 8 Triliun baru sekitar Rp 2,5 Triliun yang dicairkan, honor penyelenggara pemilu 2024 juga sudah dinaikkan,” ungkapnya.
