Sementara itu, Aidinil Zetra mengatakan perlu edukasi politik kepada masyarakat dengan salah satunya menghindari politik transaksional.
“Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, koalisi politik sebagiannya hanya bertujuan agar mendapatkan mahar dan ikut menguasai kebijakan selama lima tahun, politik transaksional harus dihentikan, kalau ada calon yang tidak memiliki program yang jelas, tinggalkan saja, jangan mau menerima selembar uang dengan menggadaikan masa depan selama lima tahun,” kata Aidinil.
Komisioner Bawaslu Sumbar, Vifner mengatakan proses pelaksanaan pemilu dilakukan terhitung 20 bulan sebelumnya telah dimulai.
“Maka masyarakat harus memastikan proses dan pelaksanaanya berjalan baik, hari pemilihan adalah puncaknya, sadar tidak sadar suka tak suka semua pihak harus dilibatkan, jangan sampai hak dalam Pemilu itu diabaikan,” katanya.
Menurutnya, proses input data dari partai politik banyak dilakukan dengan cara tidak sesuai hingga beberapa penyelenggara pemilu bahkan tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
“Ada beban berat bagi Bawaslu, persoalan tersisa di Pemilu 2019 kemaren, ada tujuh orang yang meninggal di Sumbar karena kelelahan, proses administrasi memang memakan energi yang besar, belum lagi pelanggaran lainnya,” katanya.
Bawaslu menurutnya secara sumber daya yang dimiliki tidak akan mampu maksimal memberikan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
“Kami berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencegahan, dan iru tidak bisa dilakukan sendiri, keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk memberikan laporan,” pungkasnya. (gindo)
