BATUSANGKAR – Anggaran bantuan sosial dan belanja hibah yang menyedot anggaran cukup besar dalam R-APBD Tanah Datar 2020 menuai sorotan dari fraksi DPRD setempat.
Dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi terhadap R-APBD, Kamis (14/11) di ruang sidang utama dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Saidani dihadiri 27 dari 45 anggota dewan serta pejabat Pemkab, Fraksi Hanura Mhd. Haekal menyampaikan pandangannya.
Ia mempertanyakan belanja bantuan sosial sebanyak Rp6.424.450 000 serta belanja hibah sebanyak Rp36.125 000.000 yang dinilai terlalu boros saat daerah membutuhkan anggaran bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Belanja ini dianggarkan apabila kemampuan daerah terpenuhi dengan prioritas yang wajib, sebagaimana Permendagri Nomor 33 Tahun 2019,” sebut Haekal.
Ia melihat arah dari bantuan ini bagi individu, kelompok atau masayarakat yang sifatnya tidak secara terus- menerus dan bertujuan untuk mengurangi risiko sosial.
Haekal mempertanyakan apakah telah terpenuhi anggaran untuk urusan pemerintahan yang bersifat wajib, baik yang menyangkut pelayanan dasar dan pelayanan pilihan yang sesuai dengan kewenangan daerah.
Menurutnya, program bantuan sosial ini sesuai dengan rarget dam capaian yang tercantum dalam RPJMD, bila dibanding dan dikaitkan dengan program pendidikan, pertanian, dan pelayanan publik hingga pariwisata. Sebab tahun depan merupakan akhir dari target RPJMD.
Sementara Fraksi Perjuangan Golkar dengan juru bicara Dedi Iriawan juga menyampaikan hal serupa. (yusnaldi)
