Dari Perumahan Bersubsidi Mengalir Hingga Jauh  

SESUDUT perumahan Graha Bungo Mas, Koto Tangah, Kota Padang, Sumbar. Ada geliat ekonomi yang mengalir hingga jauh dari perumahan bersubsidi ini.
KPR Bersubsidi.

BTN Tetap Terdepan

Bicara penyaluran pembiayaan perumahan, termasuk KPR bersubsidi, BTN tetap yang terdepan. Betapa tidak, memasuki awal tahun 2021, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) kembali meraih kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyalurkan dana FLPP senilai Rp8,73 triliun.

Dalam siaran pers BTN yang dirangkum Topsatu.com, Plt. Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, menyebutkan, dana tersebut akan disalurkan perseroan melalui program KPR subsidi konvensional senilai Rp7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp965 miliar. Dengan dana FLPP total sebesar Rp8,73 triliun, setidaknya akan disalurkan untuk pembiayaan 81.000 unit rumah subsidi pada tahun 2021 ini.

Menurut Nixon, pihaknya akan tetap mengoptimalkan pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kuncinya, segenap jajaran BTN di seluruh Indonesia akan bekerja keras untuk menyukseskan FLPP tersebut, karena ini juga menjadi bagian dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu.

Nixon yakin, bergeraknya pembiayaan perumahan ini, terlebih segmentasi KPR bersubsidi yang banyak melibatkan berbagai elemen dan pekerja, kontan akan menjadikan sektor properti ikut mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini.

Seperti diketahui, BTN tetap berhasil menyalurkan KPR rumah subsidi senilai Rp17 triliun sepanjang tahun 2020 dengan total unit mencapai 122.000. “Artinya, realisasi KPR bersubidi tetap mengalami pertumbuhan positif walaupun terdapat beberapa kendala karena pandemi Covid-19,” tambah Hirwandi Gafar, Direktur Consumer & Commercial Lending BTN, seperti diwartakan Kontan.co.id, Kamis (4/2/2021).

Padat Karya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menggarisbawahi pentingnya mempercepat proyek padat karya di tengah pandemi yang belum usai ini. Presiden minta Kementerian PUPR bergerak lebih cepat dalam tender proyek. Kecepatan pelaksanaan tender jelas akan mempercepat masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan baru di masa pandemi.

Ya, kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek yang padat karya, memang sangatlah dinantikan dan diyakini sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak. Terlebih kini, banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

Untuk itu, Kementerian PUPR yang mendapat anggaran Rp149,8 triliun di APBN 2021 saat ini, seyogyanya harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita. Membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali.