Limapuluh Kota – Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, bersama unsur Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Kamis (31/8), di pendopo rumah dinas. Pertemuan tahunan tingkat nasional berkaitan dengan koordinasi pengendalian inflasi ini diinisiasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan dididukung oleh 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Diselenggarakan secara hybrid, Rakornas dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Tema utama Rakornas tahun ini adalah “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan”. Dalam sambutannya, kepala negara mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah di seluruh Indonesia yang telah berhasil mengendalikan inflasi nasional di angka 3,08 persen pada bulan Juli tahun 2023. “Ini sebuah angka yang sangat baik, kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa,” ujar Presiden.
Selain itu, presiden menyebut, bahwa angka tersebut dapat dicapai berkat bauran kebijakan yang diambil pemerintah. Menurut Presiden, pemerintah Indonesia tidak melakukan pengendalian inflasi hanya melalui bank sentral seperti yang dilakukan oleh negara lain. “Tanya di negara manapun, pasti memakai itu (bank sentral). Kita tidak, kita kombinasi. Ada kebijakan moneter, fiskal dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Safaruddin setelah mengikuti Rakornas, mengapreasiasi upaya yang telah dilaksanakan jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. “Realisasi inflasi tahunan Sumatra Barat terus menunjukkan penurunan dan berada di sekitar batas bawah target inflasi, per juli 2023, berdasarkan data Bank Indonesia, angka inflasi di Sumatera Barat berada di 2,20 persen, dukungan dan sinergi yang kuat dari TPID kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan tren positif,” ucapnya.
Bupati Safaruddin meminta OPD terkait, agar benar-benar memaksimalkan upaya dalam menekan angka inflasi utamanya dengan menjaga cadangan pangan daerah. “Petakan potensi pangan secara detail, update data dengan memberikan informasi terbaru terkait bantuan pangan langsung kepada masyarakat. Tidak hanya itu, agar setiap tindakan yang telah dirumuskan oleh TPID, baik itu inovasi maupun kebijakan di daerah harus dicatat dan dilaporkan,” tambahnya. 207
