Cegah-tangkal terorisme
Yudas juga tak menutup mata bahwa Mentawai yang merupakan tujuan destinasi wisata dunia rentan dengan gerakan radikalisme dan ancaman terorisme. Mengapa demikian? Pada satu sisi, menjadi daerah tujuan wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan mancanegara, pada sisi lain karena kondisi geografisnya 80 persen daerahnya merupakan kawasan perairan, 20 persen daratan. Banyak jalur perairan yang bisa digunakan untuk berlalu-lalang, keluar-masuk ke kawasan itu.
Menurutnya, penduduk lokal merupakan komunitas terbuka menerima berbagai arus informasi dan modernisasi, serta welcome dengan kedatangan para pendatang dan wisatawan. Sejauh ini, katanya belum ditemukan gerakan radikal yang akan merusak tatanan dan wajah pariwisata Mentawai. Namun demikian, katanya, Mentawai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) senantiasa memompa semangat semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Mentawai yang terdiri dari keanekaragaman suku, ras, budaya dan agama agar tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi serta menjaga persatuan dan kesatuan. Kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu selalu didengungkan dalam kegiatan (formal maupun non formal) yang digelar Pemda Mentawai, TNI-Polri, kegiatan di sekolah-sekolah (TK hingga SMU dan sederajat), serta upacara adat.
Setidaknya, hal itu terbukti dari keharmonisan kehidupan sehari-hari penduduk lokal (asli) yang hidup berdampingan dengan para pendatang dari Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Nias, Batak, Jawa, serta suku bangsa lainnya.
“Kami tak ingin ada gerakan radikal dan teroris di Mentawai. Kami tak ingin peristiwa Bom Bali 1 yang menewaskan 202 orang (12 Oktober 2002) dan Bom Bali 2 (1 Oktober 2005) yang menewaskan 202 orang, akan terjadi di Mentawai. Oleh karena itu kami memperketat pintu masuk ke Mentawai (laut– di Tuapejat, Sikakap, Muara Sikabaluan dan Siberut dan udara—di Bandara Perintis Rokot),” katanya.
Menurutnya, karena kantor Imigrasi belum ada di Mentawai, pihaknya berharap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dapat meningkatkan pengawasan orang asing yang datang ke Mentawai. Di samping itu Pemda Mentawai juga bekerjasama dengan pihak TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan atau patroli, baik di darat maupun dan laut. Dalam hal ini, Babinsa dan Bhabinsakamtibmas secara rutin satu kali dalam dua bulan secara berkeliling mengawasi orang asing maupun pendatang di wilayah kerja mereka.
Pengawasan secara struktural di tubuh pemda setempat juga dilakukan. Melalui kepala desa dan kepala dusun mereka ditugasi memantau orang-orang asing atau yang dicurigai untuk melaporkannya segera ke Polsek dan Koramil. “Siskamling dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan para pemuda terutama yang tinggal di kantong-kantong wisata juga ditingkatkan,” tegasnya seraya menambahkan Pemkab Kepulauan Mentawai bersama pihak keamanan berupaya menambah pos-pos keamanan di berbagai titik kantong wisata.
Libatkan Sikerei
Leo Swanri Bago,28, Silainge (Duta Wisata dan Budaya) Mentawai 2011 yang juga aktivis di bidang sosial di Tua Pejat, yang dihubungi topsatu.com, Minggu (19/7), menuturkan keamanan di Mentawai senantiasa terjaga karena masyarakat setempat secara komunal selalu memelihara keamanan di lingkungan masing-masing.
Di samping itu, kata Leo, masyarakat juga menaruh rasa hormat kepada para sikerei yang merupakan pemimpin upacara adat. Sebagai pemimpin adat, keberadaan sikerei dibutuhkan masyarakat, tidak hanya dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan penyakit secara tradisional, tetapi juga petuahnya diperlukan untuk kerukunan dan ketentraman masyarakat setempat.
Salah satu tokoh masyarakat Desa Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Martinus Dahlan Sakerebau,51, yang dihubungi topsatu.com, Rabu (1/7), menuturkan, guna memantapkan tatanan kehidupan masyarakat yang bersih dari gerakan radikal dan mencegah terorisme, perlu dilibatkan pula pemuka agama, kepala desa, kepala dusun, serta tokoh masyarakat adat seperti sikerei.
