PADANG – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Padang memprediksi pelanggaran pada pemilu 2024 mendatang, akan terjadi seperti pemilu sebelumnya.
Hal itu berdasarkan dari pengalaman dan temuan pelanggaran yang ditemukan dari pemilu dan pilkada lalu.
“Bentuk pelanggarannya tidak bergeser dengan pemilu dan pilkada lalu, seperti Money politik, Black campaign, ASN dan kampanye di luar jadwal,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Padang, Firdaus Yusri, Jumat (2/12/2022) di Padang.
Ia menyebutkan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran ini, pihaknya menggandeng stakeholder, partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP) dan organisasi masyarakat (ormas), untuk bisa mengawasi selama tahapan pemilu.
“Kita sudah menggandeng sejumlah OKP dan ormas begitu juga dengan tokoh masyarakat dan Bundo Kanduang untuk bisa melakukan pengawasan selama tahapan pemilu 2024 mendatang,” katanya.
Pengalaman sebelumnya, selama tahapan kampanye di Padang, ada temuan pelanggaran dari ASN, dan ditemukan adanya politik uang. Namun, untuk politik uang tidak sampai di tahap penyidikan.
Tidak itu saja, masih pengalaman pemilu dan pilkada lalu, pihaknya juga menemukan pelanggaran pembagian sembako. Namun tidak ada pelaporan dan tidak bisa dinaikkan untuk menjadi temuan.
“Mencegah pelanggaran di tubuh ASN, kita menggandeng PGRI Padang, dan kita juga telah lakukan imbauan dan sosialisasi kepada kepala dinas serta seluruh perangkat OPD yang ada di Padang,” kata Firdaus.
Selain melibatkan OKP, ormas, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya, pihaknya juga telah menekankan di jajaran bawaslu, panwascam untuk bisa mengawasi selama tahapan pemilu 2024.
“Kita telah lakukan MoU dengan sepuluh OKP dan sepuluh ormas sebagai partisipatif, untuk bisa melakukan pengawasan. Ini bisa mengimbangi informasi yang disampaikan untuk dilaporkan ke bawaslu,” ujarnya.
Beberapa kasus yang ditangani Bawaslu Padang, agak minim laporan. Dengan melibatkan partisipatif ini, kedepan masyarakat tidak lagi sungkan lagi untuk melapor adanya bentuk pelanggaran selama tahapan pemilu.
“Kerjasama dengan tokoh masyarakat, bundo kanduang, OKP dan Ormas ini untuk bisa menyentuh mereka dimana pengawasan merupakan kewenanangan kita bersama,” kata dia.
Bawaslu memberikan jaminan kepada pelapor terkait keamanan datanya. Jadi tidak perlu lagi sungkan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat ke Bawaslu Padang.
“Untuk mencegah penyebaran hoaks dan politik identitas, kami juga telah bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat dan Bundo Kanduang. Dengan adanya kerjasama ini menjadi tanggungjawab bersama,” kata dia. (deri)
