Payakumbuh – Program pengentasan Stunting menjadi agenda wajib Pemko Payakumbuh. Sehingga daerah itu tidak pernah berhenti untuk melakukan percepatan penurunannya. Hal itu terlihat dari kegiatan-kegiatan yang terus dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh, baik itu kegiatan aksi langsung memberikan bantuan ke warga yang terindikasi dampak Stunting, serta kegiatan berupa bimbingan teknis di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mencari cara langkah cepat untuk penurunan angka Stunting itu di daerah. Sehingga angka Stunting di Kota Payakumbuh telah turun sebesar 2,2 persen dari tahun 2021 lalu.
Bahkan sebelumnya, Pemko Payakumbuh telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara struktural yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh dan wakil ketua ditunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Ketua TP-PKK dan Dinas P3AP2KB sebagai sekretaris TPPS.
Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal, kepada wartawan, Sabtu (11/2), mengatakan, Bappeda Kota Payakumbuh selaku wakil TPPS, telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) terkait penyusunan aksi konvergensi stunting di Payakumbuh untuk tahun 2023 ini.
“Bimtek yang dihelat itu gunanya untuk mempersiapkan penyusunan delapan aksi konvergensi stunting tahun 2023 dan persiapan penilaian kinerja stunting tahun 2022 kota Payakumbuh. Dimana dalam mengawal delapan aksi konvergensi ini, merupakan tugasnya Bappeda. Sedangkan untuk narasumber menghadirkan dari Tenaga Ahli Local Government Capacity Building For Acceleration of Stunting Reductioin (LGCB ASR) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri M. Widodo Agustanto, serta menghadirkan perwakilan dari PD terkait dan petugas gizi dari setiap Puskesmas di Kota Payakumbuh,” ujarnya.
Menurutnya, dengan telah dilaksanakannya Bimtek delapan aksi konvergensi Stunting itu, di tahun 2023 diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah pengampu stunting agar dapat menyediakan data baik data sasaran, data cakupan layanan esensial dengan 29 indikator dan data cakupan supply dengan 35 indikator. “Pengampu Stunting merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk intervensi stunting baik intervensi spesifik dan sensitif,” tambahnya. 207
