BATUSANGKAR – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tanjung Alam di Kecamatan Tanjuang Baru, Tanah Datar, diyakini akan menimbulkan efek domino ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Dengan nilai investasi Rp 1,5 triliun dan daya tampung 3.000 siswa, sekolah berasrama itu diperkirakan memutar uang Rp 5 miliar sebulan di lingkar luarnya.
Hal itu terungkap dari keterangan Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra di Batusangkar, Jumat (7/8). Sekolah tersebut dibangun di atas lahan 13 hektare yang dihibahkan keluarga besar Dony Oskaria, putra Tanjung Alam yang kini menjabat Kepala BP BUMN/COO Danantara.
“Ini investasi pendidikan terbesar dalam sejarah Tanah Datar. Nilainya Rp 1,5 triliun. Tapi, yang lebih penting dari gedungnya adalah efek domino ekonominya. Petani, peternak, pedagang pasar sampai tukang ojek akan merasakan,” kata Eka Putra.
Menurut Bupati, sekolah berasrama dengan 3.000 siswa pada dasarnya adalah kota kecil yang hidup 24 jam. Dapurnya menyiapkan 9.000 porsi makanan sehari. Kebutuhannya antara lain beras hampir satu ton per hari atau 30 ton sebulan, telur 3.000 butir sehari atau 90 ribu butir sebulan, ayam dan ikan masing-masing 4 sampai 5 ton sebulan, sayur-mayur 12 ton, buah 10 ton, ditambah tahu tempe, bumbu dapur dan gas elpiji.
Belanja dapur itu saja ditaksir Rp 3 sampai 4 miliar sebulan. Ditambah gaji 400 sampai 500 guru dan tenaga pendukung sekitar Rp 1,3 sampai 1,5 miliar, belanja pengunjung akhir pekan Rp 300 sampai 400 juta, serta jasa cukur, laundry, jahit dan fotokopi, total putaran uang mencapai Rp 4,7 sampai 6 miliar sebulan atau Rp 55 sampai 70 miliar setahun.
“Angka itu sebanding dengan APBDes puluhan desa. Dari sisi tenaga kerja, sekolah ini menyerap 400 sampai 500 pekerja tetap, setara satu pabrik menengah, tapi tanpa asap,” ujar Eka Putra.
Ketua DPRD Anton Yondra menambahkan, kunci agar uang itu tidak bocor keluar ada pada rantai pasok. Ia mendorong dapur terpadu sekolah diwajibkan menyerap beras, telur, sayur, ayam dan ikan dari petani, peternak dan pedagang setempat.
“Kalau pasokan dapur diserahkan ke petani dan pedagang kita, uang APBN langsung mengalir ke nagari sekitar. Sebaliknya, kalau katering dimenangkan pemain besar dari luar, sekolahnya tetap mendidik anak kita, tapi ekonominya bocor keluar. DPRD akan mengawal ini,” kata Anton Yondra.
Ia juga mengingatkan kebutuhan harian non-sembako yang tidak kecil, mulai dari paket higiene 3.000 siswa, detergen laundry, obat-obatan UKS sampai alat tulis, yang seluruhnya ditaksir Rp 480 sampai 720 juta sebulan. Di luar listrik dan air, hampir semuanya bisa dipasok toko kelontong, grosir dan apotek setempat.
Karena seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara dan siswa tidak jajan, uang tidak berputar di dalam pagar sekolah, melainkan menetes ke luar pagar. Sekitar seribu keluarga diperkirakan datang menjenguk tiap Sabtu dan Minggu, menghidupkan rumah makan, warung, oleh-oleh, ojek, angkot dan parkir.
Nagari Tanjuang Alam sendiri berpenduduk sekitar 9.000 jiwa yang mendiami 12 jorong. Artinya, 3.000 siswa yang akan menghuni sekolah itu nyaris sepertiga jumlah penduduk nagari. Denyut ekonominya dipastikan terasa sampai ke Batusangkar dan sekitarnya.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seluruh biaya pendidikan, makan tiga kali sehari, asrama, seragam, buku dan layanan kesehatan ditanggung negara. (KJ)
