PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus sigap ‘menangkap’ peluang peralihan penyiaran Televisi (TV) analog ke siaran TV digital atau disebut Analog Switch-Off (ASO). Sebab, peralihan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat di Ranah Minang ini.
“Dengan kehadiran ASO, seharusnya pemerintah mampu melirik pasar atau celah untuk kemajuan daerah. Masyarakat mendapatkan siaran yang bersih dan jernih, tanpa harus terkendala cuaca. Kemudian memberikan peluang ‘menggairahkan’ Production House (PH) dan konten kreator. Salah satunya, hasil video garapannya bisa dilirik oleh televisi lokal kelak,” jelas Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat Dasrul kepada wartawan, di ruang kerjanya.
Tak hanya itu, dijelaskan Dasrul, kalau TV Digital mampu memberikan ruang yang besar bagi investor untuk membuat jaringan televisi lokal, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan di Sumatera Barat.
“Sebenarnya, peralihan ini membuka ruang banyak kepada lembaga penyiaran dan pemerintah daerah. Sebab, di Sumbar ada tiga infrastruktur multiplexing (MUX). Satu MUX tersebut bisa menampung hingga 11 siaran televisi. Hingga hari ini, yang berizin hanya 15 siaran, dan masih ada 18 peluang lagi untuk para lembaga penyiaran baru masuk di ranah minang ini. Itu bisa mendatangkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai dari izin operasionalnya hingga terbukanya lapangan bagi masyarakat,” jelas Dasrul.
Undang-undang penyiaran, merupakan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat untuk tetap mendapatkan informasi dan penyiaran. Lembaga penyiaran wajib mengikuti peraturan. Pemerintah membuatkan regulasinya dan mendukung undang-undang hingga Pemprov.
“Sumbar membuatkan perda lokalnya. KPID selaku perpanjangan pemerintah mengawasi isi siaran butuh dukungan regulasi. Kalau tidak ada regulasi yang sehat, maka kami tidak bisa menindak,” tegas Dasrul. (Lenggogeni)
