BATUSANGKAR – Saat ini dari 374.543 jiwa masyarakat Tanah Datar, sebanyak 82,88% telah mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS).
Dimana anggarannya merupakan sharing dengan provinsi melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) sebanyak 62.356 jiwa, dan melalui 100% APBD sebanyak 3.642 jiwa.
“Pemkab Tanah Datar bersama BPJS Kesehatan selalu berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan. Untuk itu perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan terus mencari solusi atas keluhan masyarakat,” kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Selasa (5/4) dalam forum komunikasi pemangku kepentingan utama tingkat kabupaten di aula kantor bupati
Dikatakan, agar tercapainya layanan berkualitas perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Tanah Datar sehingga data yang digunakan valid.
Menyinggung pelayannan, Wabup Richi berharap BPJS Kesehatan melaksanakan kewajibannya kepada pihak rumah sakit ataupun Puskesmas tepat waktu.
“Di kesempatan ini Saya harap BPJS Kesehatan membayarkan pembiayaan kesehatan tepat waktu sehingga bisa menjamin ketersediaan dana operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di Puskesmas yang melayani BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Menyadari manfaat dari BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian pelayanan kesehatan masyarakat, ia berharap program ini terus ditingkatkan.
“Saya harap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan, baik cakupan maupun optimalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat,” timpalnya.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh Febri Yanti menyampaikan lima tujuan forum komunikasi pemangku kepentingan utama, yakni tercipta komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan terkait JKN – KIS sehingga permasalahan bisa diselesaikan, wadah penyampaian saran ataupun ide agar timbul pemahaman sama.
Diharapkan adanya kerjasama Pemkab dalam mendukung sosialisasi dan mempermudah koordinasi antarinstansi terkait.
Diutarakan, saat ini Tanah Datar menempati urutan 13 dari 19 kabupaten-kota dalam hal pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan pencapaian kepesertaan JKN – KIS.
“Capaian UHC Tanah Datar adalah 83,15% masih berada dibawah batas UHC yaitu 95%, sedangkan capaian UHC rata-rata Provinsi Sumbar adalah 85,27%,” katanya.
Ke depan, ia juga berharap Pemkab mendukung program JKN – KIS untuk terlaksana di tingkat nagari. Saat ini dari 75 nagari masih tersisa 4 nagari yang belum ikut program ini, ia harap dukungan dan dorongan agar nagari yang belum bisa ikut program JKN – KIS. (ydi)
