LUBUK BASUNG
Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan terendah sekaligus pengguna anggaran harus mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabilitas. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Agam Andri Warman ketika membuka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari di aula Bappeda Agam, Selasa (7/3) ini.
“Transparansi dan Akuntabilitas penting acara masyarakat mengetahui program apa yang dilakukan di nagari,” kata bupati.
Bupati Agam itu mengingatkan, agar tetap merujuk pada aturan berlaku dalam mengelola keuangan nagari tersebut.
“Kita tidak menginginkan ada temuan ketika pihak terkait melakukan pemeriksaan,” katanya.
Pengelolaan keuangan nagari adalah tanggungjawab wali nagari dan sekretaris nagari, sehingga betul-betul bisa mengelolanya dengan baik.
“Bekerjalah dengan maksimal, dan berpedoman pada aturan yang ada. Kita tidak ingin nanti ada yang terjerat hukum,” katanya.
Inspektur Daerah Agam, Welfizar mengatakan, dua tahun terakhir puluhan nagari ada temuan administrasi saat dilakukan pemeriksaan.
“46 dari 82 nagari ada temuan berulang ketika dilakukan pemeriksaan,” katanya.
Diharapkan ke depan wali nagari dan sekretaris selaku pengelola, dapat mengontrol pengelolaan keuangan nagari, sehingga ketika pemeriksaan, tidak ada temuan lagi.(MK)
