AROSUKA – Pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran melalui pemutakhiran data yang akurat dan terverifikasi.
Upaya tersebut dibahas dalam diskusi verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok, Kamis (7/5/2026), di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, Arosuka.
Pertemuan itu dihadiri langsung Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, SST, M.Ec.Dev., Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Ir. Desmalia Ramadhanur, serta Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok Nafri, S.T., M.T., M.Sc.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Solok H. Candra menegaskan bahwa sinkronisasi dan pemutakhiran data menjadi langkah penting agar seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, Pemkab Solok bersama BPS, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, untuk wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Solok termasuk daerah yang cukup baik dalam melakukan update dan pemutakhiran data. Ini berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPS, Dinas Sosial, serta para pendamping PKH dan petugas lapangan,” ujar Candra.
Ia menjelaskan, validasi data merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bansos agar tidak salah sasaran.
Selain itu, Pemkab Solok juga menjalankan program labelisasi rumah penerima bantuan sosial sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
“Kita turun langsung ke lapangan dan melakukan labelisasi rumah penerima bantuan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi,” katanya.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa kondisi ekonominya sudah membaik.
“Setelah dilakukan labelisasi, lebih dari 1.300 orang dengan kesadaran sendiri tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Ini menjadi gebrakan luar biasa dari Dinas Sosial bersama BPS dan para pendamping PKH,” tambahnya.
Meski demikian, Candra menekankan bahwa data yang valid dan terverifikasi tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan berbagai program pemerintah, khususnya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok.
“Dengan data yang valid dan terverifikasi, Insya Allah seluruh program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemkab Solok dan BPS.
Ia berharap kerja sama tersebut terus diperkuat demi meningkatkan kualitas data pembangunan daerah serta mendukung berbagai program pemerintah berbasis data akurat.
“Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin solid. BPS tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar semangat memperbaiki berbagai indikator pembangunan dapat terus berjalan,” ujar Bambang.
