PADANG – Ketua DPRD Sumbar, Supardi mendorong para wali nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa lebih agresif, dan memiliki jiwa entrepreneurship dalam mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing.
Hal tadi mesti dilaksanakan agar pengembangan pariwisata di Sumatera Barat secara umum bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
Dorongan ini disampaikan Supardi saat membuka kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Angkatan VIII, yang diselenggarakan di Hotel Gran Malindo, Bukitinggi, 12-14 Juli.
“Jika wali nagari lebih agresif, punya jiwa entrepreneurship, akan bisa membantu pengembangan pariwisata di Sumatera Barat, tidak hanya pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Supardi.
Untuk pertemuan pilar-pilar sosial yang dilaksanakan pada hari itu,
mereka yang hadir berasal dari enam nagari dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Luak dan Harau. Ia mengatakan, keenam nagari yang tokoh-tokoh masyarakatnya hadir dalam pertemuan itu, wilayah mereka memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa, dan menjadi penopang ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Untuk Kecamatan Luak, terang dia, empat nagari yang ada di sana memiliki keindahan alam yang sangat mengagumkan, dan bisa dijual dari sisi pariwisata. Begitupun untuk Kecamatan Harau, tidak ada yang tidak mengenal Harau dengan keindahan yang dimiliki daerah itu, bahkan masyarakat dari berbagai belahan dunia juga mengenal Harau meskipun belum pernah datang ke sana.
Ia menuturkan, saat ini jumlah penduduk miskin ekstrem Limapuluh Kota berada pada angka 195 ribu jiwa, dari total 378 ribu penduduk yang ada di daerah itu secara keseluruhan. Artinya, kata dia, separuh masyarakat Limapuluh Kota berada dalam kondisi miskin ekstrem.
Menyinggung atas apa yang Ia sampaikan tadi, jika enam nagari saja diupgrade sesuai potensi yang ada, diyakini akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota, apalagi jika keseluruhan nagari di daerah itu yang berjumlah 79 nagari bisa dioptimalkan, tentunya akan mampu menjadi jalan keluar mengatasi persoalan kemiskinan di Lima Puluh Kota.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dari 195 ribu masyarakat miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah baru sekitar 34 ribu, selebihnya tidak mendapatkan bantuan. Sehingga dibutuhkan kepedulian bersama mengatasi permasalahan ini.
Tugas mengatasi kemiskinan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, dinas sosial, dan DPRD saja. Namun butuh kepedulian semua pihak-pihak terkait di masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar Diwakili Kabid Dayasos, Zulfiar mengatakan, pertemuan pilar-pilar sosial dilaksanakan untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan yang semakin berat. Sebab seiring perkembangan dan kemajuan ilmu serta teknologi, permasalahan juga semakin meningkat. (W)
