PADANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menargetkan investasi Rp4,3 triliun pada 2019. Target itu jauh diatas target investasi 2018 pada angka Rp4,1 triliun.
“Target kita tahun ini naik 25 persen pada angka Rp4,3 triliun, mudah-mudahan tercapai,” ujar Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi Rabu (22/1).
Disebutkannya, pada 2019 untuk investasi Sumbar sudah ada beberapa sektor andalan yang akan direalisasikan investor. Diantaranya, sektor energi terbarukan, perkebunan, pertambangan, industri makanan, pariwisata dan lainnya.
“Kita miliki sektor andalan untuk ditawarkan kepada para investor, baik lokal maupun asing, dan itu sudah ada peminatnya yang langsung investasi,” ulasnya.
Pada 2018, untuk jumlah Penanam Modal Asing (PMA) mencapai 300 persen dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sekitar 80 persen. Ini malah melampaui target yang telah ditetapkan.
“Kenaikan PMA ini jauh lebih tinggi persentasenya mungkin salah satu alasannya, karena pola yang ditetapkan dengan ‘jemput bola’ ke beberapa negara menawarkan sektor investasi andalan Sumbar yang dapat dikembangkan, seperti energi terbarukan dan perkebunan,” ulasnya.
Sedangkan, PMDN ini banyak bergerak pada bidang industri makanan, perhotelan serta jasa. Bahkan kata Dedi, dari ‘jemput bola’ itu contohnya pengiriman rempah sudah langsung ke negara tujuan. Tidak melalui negara lain hanya transit. Contohnya, rempah yang dikirim ke Maroko sudah langsung.
Sedangkan, untuk kendala investasi yang sering terjadi selama ini masih pada persoalan tanah karena tanah di Sumbar masih banyak kepunyaan kaum dan tanah ulayat. Maka, untuk itu perlunya diberikan aturan yang jelas tentang pengunaan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal serta pola kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak.
“Karena kegiatan penanaman modal ini perlu pemahaman masyarakat agar kendala yang terjadi dapat terpecahkan, sebab kegiatan ini akan berdampak kepada perekonomian masyarakat sekitar,” pungkasnya.104/107
