PADANG- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menyebutkan Pemerintah Provinsi siap menjadikan Sumbar sebagai Provinsi Layak Anak.
Dalam hal ini seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk saling berkoordinasi meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di daerah tersebut.
Gagasan ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat mengisi kegiatan Forum OPD DP3AP2KB Sumbar dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumbar di Hotel Pangeran, Selasa (21/2).
Gubernur menyebutkan seluruh kabupaten/kota harus mampu memberikan kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan terhadap anak.
“Alhamdulillah saat ini tinggal beberapa kabupaten lagi yang perlu kita arahkan untuk lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi untuk menjadikan daerah layak anak,” ujarnya.
Menurutnya, dalam mewujudkan Provinsi layak anak ini tidak hanya menjadi tugas DP3AP2KB Sumbar saja. Akan tetapi seluruh OPD dan stakeholder terkait harus ikut andil dalam mewujudkan program tersebut.
Diantaranya seperti dinas pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya juga harus ikut giat gerak mendukung.
“Mengingat angka perkawinan dini yang banyak, kita pun harus meningkatkan pembekalan terhadap calon pasangan pengantin, kemudian juga pembekalan terhadap anak usia dini bagaimana agar mencegah terjadinya Married by Accident,” ungkapnya.
Menurutnya untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, maka dinas yang membidangi PPKB harus selalu berbenah diri baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, melalui empat langkah utama.
“Adapun 4 langkah tersebut yaitu pertama, selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan tujuan serta mensinergikan program kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga demi kemajuan pembangunan Sumbar sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi,” katanya.
Tambahnya, Di Indonesia, kualitas Ketahanan Keluarga ini diukur Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA). Dimana tahun 2022, nilai IBANGGA Sumatera Barat adalah 53,54. Skor ini memang mengantarkan Sumbar sebagai wilayah dengan status pembangunan keluarga berkembang. Bagaimanapun skor Sumbar masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 54,01. Oleh sebab itu, angka tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Yang kedua, dinas yang membidangi PPKB selaku anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting, selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam percepatan penurunan stunting baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di Nagari,” sebutnya.
