Limapuluh Kota – Kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Limapuluh Kota mendapat perhatian besar dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pusat, yang terdiri dari Kementerian BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN.
Untuk itu, tim lintas kementerian tersebut sambangi Limapuluh Kota guna melaksanakan studi lapangan dan uji coba metadata indikator stunting, Jumat (6/10) di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Berkekuatan 17 orang, tim tersebut akan melihat dan memastikan kesamaan data di lapangan, utamanya data ibu hamil, balita dan remaja. Kabupaten Limapuluh Kota menjadi satu dari dua daerah di Indonesia yang mendapat kunjungan lapangan dari TPPS pusat bersama Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
“Kunjungan lapangan tim teknis dari pusat ke Bukik Sikumpa bertujuan untuk melihat secara langsung praktik dan inovasi yang dilaksanakan kader dalam mengumpulkan data sasaran intervensi stunting serta melaksanakan dialog bagaimana strategi, inovasi dan kebijakan-kebijakan pendukung yang disusun untuk percepatan penurunan stunting,” ujar Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Limapuluh Kota Gusdian Laora, didampingi Kepala Bidang SDM, Sosbud, dan Pemerintahan (SSP) Flora P.S kepada wartawan.
Saat berdialog di aula Kantor Walinagari Bukik Sikumpa, tim yang dipimpin fasilitator Kemen PPN/Bappenas Harris Rambey, memperoleh penjelasan langsung Fauzia Darwika, selaku penanggung jawab Rumah Desa Sehat Nagari Sikumpa tentang langkah-langkah dan strategi para kader dalam penurunan angka stunting.
Harris Rambey mengapresiasi langkah-langkah Walinagari, pemangku kepentingan di Bukik Sikumpa yang intensif berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan serta nagari. Sehingga intervensi stunting dapat berjalan. “Tujuan utama kita turun ke lapangan adalah membuktikan apakah sasaran data yang dilaporkan benar dan tidak ada perbedaan data yang dikumpulkan kader dan nagari di lapangan,” ucapnya.
Kemudian disebutkannya, penetapan satu metadata sasaran sangat penting dalam menentukan arah kebijakan penanganan stunting di tingkat nagari yang akan berdampak terhadap penurunan angka stunting. “Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan mewujudkan Indonesia Zero Tolerance Stunting di tahun 2045,” ulasnya.
Harris berharap, melalui kunjungan lapangan ini, pemerintah desa/nagari dapat menyatukan persepsi untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi sehingga setiap kader maupun petugas lebih mudah dan terorganisir dalam pendataan sasaran stunting maupun sasaran yang berpotensi mengalami stunting. “Selain itu, kami berharap para kader di nagari dapat memaksimalkan teknologi dalam pendataan,” tambahnya.
Sebelumnya, Walinagari Bukik Sikumpa Zulfakri Utama Putra, dalam laporannya, menyampaikan, Nagari Bukik Sikumpa di tahun 2020 menjadi salah satu lokus stunting di Limapuluh Kota dengan angka prevalensi mencapai 19,17 persen (33 orang). Namun di tahun 2023, angka stunting mengalami penurunan menjadi 9,2 persen (21 orang).
“Kami berkomitmen, bahwa inovasi Lumbuang Bukik Sikumpa merupakan komitmen jajarannya dalam mendukung salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka prevalensi stunting di Limapuluh Kota,” ujarnya dihadapan Kepala Bapelitbang Gusdian Laora, Kepala DP2KBP3A Ayu Mitria, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Sumbar Andre Ola Vetric, serta Camat Lareh Sago Halaban Wahyu Marmora. 207
