SIMPANG AMPEK – Antrean panjang pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Pasaman Barat hingga kini tak kunjung menemukan titik terang.
Pemerintah Daerah (Pemda) dan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat yang terkesan pasif dan melipat tangan memicu tuduhan bahwa instansi terkait memang tidak berniat mengatasi krisis energi yang menyengsarakan masyarakat ini.
Di saat warga harus mengantre berjam-jam hingga mengular ke jalan raya demi mendapatkan BBM harga resmi, para pelansir BBM justru kian bebas dan merajalela memborong BBM subsidi. Dugaan pembiaran oleh aparat membuat praktik tidak sehat ini makin terbuka di area SPBU, yang pada akhirnya memicu kelangkaan berulang di tingkatan pompa resmi.
Pantauan media ini di lapangan menunjukkan deretan sepeda motor hingga kendaraan roda empat mengular hingga ke bahu jalan sejak pagi hari di beberapa SPBU seperti di Batang Toman, Sariak, Batang Lingkin dan Kinali. Warga terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan BBM sesuai harga resmi.
Kondisi krisis ini dimanfaatkan pula oleh oknum pengecer di pinggir jalan untuk mematok harga tinggi demi meraup keuntungan berlipat. Harga Pertalite dan Biosolar di tingkat kios eceran kini menembus angka Rp15.000 per liter. Warga yang tak memiliki waktu untuk ikut mengantre berjam-jam terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan harian dan modal transportasi usaha.
“Pemandangan antrean ini sudah berlangsung lama, tapi seperti tidak ada niat dari Pemda maupun Polres Pasaman Barat untuk menuntaskannya. Para pelansir bebas bolak-balik, sementara warga biasa kehabisan. Hasilnya, kita dipaksa beli di kios eceran dengan harga mencekik,” keluh Adi, seorang warga setempat dengan nada geram.
Masyarakat menilai tidak adanya razia, penertiban, maupun pengawasan melekat dari Satpol PP dan Kepolisian di SPBU menjadi bukti kuat tumpulnya fungsi penegakan hukum dan kepedulian pemerintah daerah.
Warga kini mendesak pihak polisi dan instansi tingkat provinsi untuk segera turun tangan menindak oknum-oknum yang bermain serta mengevaluasi kinerja APH dan Pemda Pasaman Barat yang dinilai gagal melindungi hak rakyat kecil.
Warga juga meminta pemerintah turun tangan melakukan pengawasan di seluruh SPBU, menindak spekulan yang mempermainkan harga eceran, serta memastikan pendistribusian BBM berjalan tepat sasaran agar aktivitas perekonomian masyarakat dapat kembali normal. (sry)
