PADANG – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi potret kepemimpinan yang diuji oleh krisis.
Di tengah hantaman bencana beruntun sejak 2024 hingga puncaknya di 2025 yang merenggut ratusan jiwa, duet ini berhasil menjaga stabilitas sosial dan meletakkan fondasi transformasi ekonomi meski dalam kondisi fiskal yang terhimpit.
Paradoks Pembangunan: Ekonomi Melambat, Kesejahteraan Meningkat
Refleksi satu tahun ini memperlihatkan fenomena unik dalam data makro Sumbar. Akibat disrupsi infrastruktur dan distribusi pascabencana, pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 3,37%. Namun, di balik perlambatan itu, indikator kesejahteraan warga justru menunjukkan tren positif yang impresif.
Kemiskinan Turun: Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,42% menjadi 5,31%, menempatkan Sumbar dalam delapan besar provinsi terbaik nasional.
Pemerataan Pendapatan: Gini Ratio membaik ke angka 0,280 (tujuh terbaik nasional), membuktikan bahwa meski ekonomi tertekan, distribusi pendapatan masyarakat tetap inklusif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat signifikan menjadi 77,27, melampaui rata-rata nasional dan mencerminkan kualitas hidup yang tetap terjaga.
Kepemimpinan: Ketenangan Senioritas dan Energi Muda
Publik melihat perpaduan dua gaya kepemimpinan yang saling melengkapi saat krisis melanda 16 kabupaten/kota.
Mahyeldi: Sebagai tokoh senior dengan pengalaman memimpin Sumbar dan Padang saat bencana 2009, ia membawa ketenangan komando yang sistematis dan berbasis data.
Vasko: Sang Wakil Gubernur memberikan kejutan lewat gaya “kepemimpinan lapangan” yang tanpa jarak. Gestur Vasko yang “nyeker” masuk ke lumpur saat meninjau kerusakan fasilitas umum tanpa protokol berlebihan, mengirimkan pesan empati yang kuat kepada pengungsi. Tak hanya itu, jejaring nasional Vasko sukses memobilisasi bantuan pusat secara cepat ke ranah Minang.
Agenda Strategis: Dari Flyover Sitinjau hingga Tol Trans Sumatera
Meski sibuk dengan penanganan bencana, agenda pembangunan jangka panjang tidak terhenti. Beberapa capaian strategis mulai terlihat hilalnya:
Flyover Sitinjau Lauik: Masuk ke tahap pembangunan untuk memutus rantai risiko kecelakaan di jalur ekstrem logistik Sumbar.
Jalan Tol Padang-Sicincin & Lanjutan: Kepastian berlanjutnya proyek ini memberikan sinyal integrasi Sumbar ke dalam sistem logistik nasional.
Kedaulatan Pangan: Rehabilitasi jaringan irigasi di delapan daerah irigasi utama guna menjamin produktivitas petani.
Revitalisasi Pesisir: Penataan kampung nelayan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hunian dan sanitasi warga pesisir.
Desakan ke Pusat: Pemulihan Bukan Sekadar Membangun Fisik
Mahyeldi-Vasko secara tegas menyuarakan urgensi dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Dengan kondisi compound shock (guncangan berlapis), APBD Sumbar menghadapi tekanan berat antara belanja rutin dan kebutuhan rekonstruksi pascabencana.
Pemerintah Sumbar mengusulkan skema kolaboratif multi-level governance. Artinya, anggaran pusat tidak hanya dikelola kementerian, tetapi dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Skema ini diyakini akan menciptakan regional economic multiplier—melibatkan kontraktor lokal, menyerap tenaga kerja lokal, dan menghidupkan kembali UMKM yang terdampak bencana.
Build Back Better: Menuju Transformasi
Memasuki tahun kedua, orientasi kepemimpinan Mahyeldi-Vasko bergeser dari sekadar restoratif (memulihkan) menjadi transformatif. Strategi ke depan tidak lagi sekadar membangun kembali gedung yang runtuh, melainkan membangun yang lebih tangguh (Build Back Better and Stronger).
Hilirisasi pertanian, digitalisasi UMKM, dan penguatan mitigasi risiko dalam setiap kebijakan tata ruang (RTRW/RPJMD) menjadi kunci agar Sumatera Barat tidak hanya pulih dari luka bencana, tetapi bangkit dengan struktur ekonomi yang jauh lebih kokoh.
Simpul Utama Setahun Kepemimpinan:
“Setahun pertama Mahyeldi-Vasko adalah fase stabilisasi sosial di tengah krisis. Fondasi telah diperkuat, tantangan berikutnya adalah akselerasi pertumbuhan melalui investasi dan hilirisasi.”
DPRD Sumbar dan Pemerintah Provinsi kini bersiap memasuki Masa Persidangan Berikutnya untuk mengawal anggaran rehabilitasi ini agar benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke tingkat Nagari.
