Padang, Prokabar – Di sejumlah daerah terjadi penolakan terhadap kehadiran organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi oleh Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Din Syamsudin. Banyak tokoh di Sumbar menanggapi dingin organisasi tersebut.
Seperti Prof. Asasriwarni, Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang mengatakan sebenarnya negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. Namun jika organisasi KAMI digunakan untuk kepentingan “terselubung” lainnya, itu tidak baik.
“Kalau untuk menyelamatkan bangsa sebaiknya disampaikan dengan baik melalui jalur yang ada. Jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan sekelompok orang yang justru malah memecah belah bangsa ini,” katanya saat dihubungi, Selasa (22/9).
Senada dengan itu Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Sumbar, Wahyu Iramana Putra menyatakan untuk menyampaikan pendapat dan saran untuk perbaikan bangsa, sah-sah saja. Yang tidak boleh itu adalah memecah-belah dan memprokasi masyarakat.
“Pemerintah tentunya perlu masukan dan kritikan untuk memperbaiki bangsa ini. Namun jangan sampai justru memecah belah. Kalau itu yang terjadi, PPM siap menjadi garda terdepan dalam menentang kehadiran mereka di Sumbar,” kata Wahyu.
Demikian pula dengan Ketua Gebu Minang, H. Boy Lestari Dt. Palindih. Menurutnya, sampai saat ini Sumbar belum membutuhkan kehadiran KAMI, karena daerah ini sudah memiliki benteng kuat seperti LKAAM, Bundo Kanduang, Cadiak-pandai dan Alim ulama.
“Sumbar tidak membutuhkan KAMI, karena daerah ini sudah memiliki pagar untuk menyelamatkan negara melalui adat dan agama serta Bundo Kanduang, sehingga dari dahulu sampai sekarang Indonesia tetap dijaga oleh orang Minang,” ulas Boy Lestari.
Hal senada juga disampaikan ketua LKAAM Sumbar M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu, negara ini akan bisa diperbaiki dari dalam, bukan dari luar pemerintahan.
Dia juga mengatakan, untuk kembali menormalisasi negara ini, dengan kembali pada UUD 1945, dan tidak perlu ada lembaga-lembaga penyelamat seperti yang didirikan beberapa tokoh tersebut.
“Perbaiki negara ini dari dalam, gak akan mungkin bisa memperbaiki dari luar, karena itu akan menjadi kontra pemerintahan, akan mengakibatkan semakin bergejolak dan tidak akan ada yang terselamatkan,” tegas Dt. Sayuti.(*)
