PADANG-Sebanyak 17.283 tenaga kerja dari berbagai perusahaan di Sumbar telah menerima bantuan subsidi dari pemerintah pusat. Bantuan subsidi khusus untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan tahap pertama.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Yuniman Lubis mengatakan, bantuan subsidi untuk pekerja yang tergabung dalam perusahaan tersebut sudah disalurkan ke masing-masing rekening karyawan perusahaan swasta pada Agustus 2020.
“Dana bantuan subsidi itu langsung masuk ke rekening masing-masing karyawan. Rekening tersebut sebelumnya sudah kami kirimkan ke pusat dan sebagian pekerja dari perusahaan sudah menerima bantuan subsidi tersebut,” terang Yuniman Lubis, pada Singgalang , Selasa (8/9).
Disebutkannya, dari 17.283 tenaga kerja di Sumbar, 15 persen di antaranya bergerak dibidang mikro. Hingga saat ini sebut dia, terdapat perusahaan yang menunggak iuran BPJSTK nya. Kondisi itu katanya tentu akan berpengaruh pada bantuan subsidi dari pemerintah untuk pekerja atau karyawan di masing-masing perusahaan tersebut.
“Sejauh ini ada sekitar Rp11 miliar tunggakan dari masing-masing perusahaan di wilayah kerja kami. Mulai dari Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pessel dan Mentawai. Tunggakan hitungan bulanan hingga tahunan,” sebutnya.
Dia pun mengimbau pemilik perusahaan untuk segera melunasi tunggakan tersebut. Jika tidak karyawan yang akan dirugikan, sebab mereka gaji mereka sudah dipotong namun tidak dibayarkan oleh perusahaan.
Wen, salah seorang tenaga honorer di salah satu dinas di lingkungan pemerintah provinsi Sumbar, mengaku sudah menerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah pusat tersebut.
“Alhamdulillah, bansos itu sudah masuk ke rekening saya akhir Agustus kemarin. Uangnya pun sudah saya gunakan untuk berbagai keperluan.
Bansos tersebut katanya sangat berarti bagi dia, apalagi kondisi ekonomi serba sulit di tengah pandemi Covid-19.
“Saya sekarang menunggu bansos tahap II,” katanya riang.
Sementara, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memastikan bakal melanjutkan program-program bantuan sosial atau bansos pada tahun 2021. Untuk itu, Jokowi pun mengalokasikan anggaran sebesar Rp 419,31 triliun di dalam RAPBN 2021.
Perpanjangan program bantuan pemerintah itu juga sudah mendapatkan persetujuan DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kasus Covid-19 masih akan terus bergerak, meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada tahun depan.
“Program lanjutan prioritas bansos ada empat,” kata Airlangga dikutip dari Antara, Selasa (8/9/2020).
