JAKARTA,-Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Aboe Bakar Al Habsyi kalau partainya sepakat dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang adanya bonus demografi yang akan dimiliki oleh Indonesia.
Apalagi, menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
“Saya sepakat dengan pembacaan potensi tersebut, dan kita tidak boleh tinggal diam. Kita menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” kata pria yang akrab disapa Habib Aboe saat menanggapi pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Oleh karenanya, lanjut Habib Aboe, seharusnya para menteri bisa menterjemahkan arahan presiden tadi. Yaitu berupaya untuk mewujudkan potensi ini, adanya bonus demografi ini harus dimanfaatkan dengan baik.
“Dan hal ini tidak bisa sebatas diterjemahkan melalui konsep diatas meja, namun diperlukan strategi konkret yang dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Sekjen DPP PKS itu lagi.
Strategi konkret yang dimaksud Habib Aboe misalkan saja, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan. Karena dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif.
“Dengan demikian, kita akan menikmati bonus demografi, karena kita memiliki SDM yang unggul. Oleh karenanya, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan memperbaiki kualitas pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi,” ujarnya.
Selain itu, masih menurut mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, sehingga lulusan dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Itu hanya salah satu sektor saja, pada sisi lain pemerintah dapat mendorong pengembangan industri dalam negeri yang berbasis teknologi dan inovasi. Bonus demografi harus juga diiringi dengan adanya kepastian hukum, mempercepat proses perizinan, dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit,” tambah incumbent Caleg dari PKS untuk daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I itu lagi.
Jadi, kata Habib Aboe, bonus demografi tidak bisa dinikmati dengan berpangku tangan, tapi harus diimbangi dengan penyiapan SDM produktif. Pemerintah juga perlu fokus pada pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang terarah untuk membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan keterampilan.
“Untuk itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” pungkas Habib Aboe. (Ery)
