LUBUK BASUNG. DPRD Agam memberikan apresiasi Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 oleh BPK RI yang diraih Pemerintah Kabupaten Agam.
Apresiasi ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Agam dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021 di aula kantor DPRD Agam, Senin (20/6).
Mayoritas fraksi di DPRD Agam berpandangan, raihan WTP untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut membuktikan bahwa pemerintah daerah betul-betul serius mengelola keuangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Apresiasi pertama datang dari Fraksi Gerindra dan berharap capaian WTP ini agar dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.
Selain WTP dapat dipertahankan, kami fraksi gerindra meminta pemerintah daerah optimal menuntaskan program-program yang ditetapkan dalam APBD tahun ini.
“Kalau bisa dikebut sejak awal tahun, sehingga pelaksanaan tidak menumpuk pada akhir tahun,” kata Erdinal Dt. Marajo.
Sementara Fraksi PBB, Hanura, Berkarya dalam pandangannya menilai capaian WTP delapan kali berturut menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan prestasi ini kita dituntut untuk banyak belajar, karena aturan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah semakin lama semakin ketat,” kata M. Ater Dt. Manambun.
Fraksi Golkar berpandangan, capaian WTP berturut-turut menandai kinerja aparatur pemerintah daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, demokratis serta tata kelola keuangan daerah yang baik.
Namun demikian, predikat itu tetap akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tahun berikutnya agar dapat dipertahankan.
Selain memuji kinerja pengelolaan keuangan daerah, peningkatan PAD juga menjadi saran dari mayoritas fraksi.
Fraksi menekankan agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD, seperti sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan dan sebagainya.
