PADANG – Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menanggapi banyaknya proyek putus kontrak pada APBD Sumbar 2021. Menurutnya, faktor penyebabnya pemenang tender adalah kontraktor yang menawar terendah.
“Kita bakal lebih hati-hati dalam melaksanakan pembangunan proyek di tahun 2022. Hal ini berdasarkan evaluasi banyaknya proyek mangkrak di tahun 2021,”kata Audy Joinaldy di Padang, Kamis (13/1).
Audy juga mengaku akan melihat titik-titiknya proyek mana saja yang putus kontrak. Karena, Audy mengaku belum diberita tahu oleh DPRD proyek mana saja yang mangkrak.
“Kita belum diberitahu,”katanya.
Namun dia menyebut, ke depan semua pelaksanaan proyek harus dilakukan secara profesional. Diakuinya memang terjadi sejumlah masalah saat pelaksanaan proyek, diantaranya soal penawaran harga terendah.
“Ini kadang jadi bumerang bagi kita semua harga terendah ini, kadang-kadang tidak masuk akal, jadi sekarang kita benar-benar harus pastikan kelengkapan seorang kontraktor,” katanya.
Audy mengaku juga sudah memberikan arahan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depan harus jauh lebih selektif dalam memilih kontraktor.
“Jauhkanlah, misalnya harga terendah, harus dipakai dan sebagainya, jadi harus dilihat betul-betul dari awal, syaratnya harus dipenuhi, kalau tidak ini bakal merugikan masyarakat,” katanya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam rapat evaluasi yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Supardi bersama anggota DPRD, tim anggaran, sejumlah kepala dinas dan pejabat eselon Pemprov Sumbar, ditemukan adanya puluhan paket pekerjaan tahun 2021 yang tidak tuntas.
Jika ditotal, puluhan paket mangkrak nilainya mencapai ratusan miliar. Jika dibandingkan antara nilai kontrak dengan realisasi anggaran, maka terdapat selisih sekitar Rp50 miliar lebih yang akan menjadi sisa anggaran.
Sebelumnya Ketua Fraksi Gerindra Hidayat juga menyorot proyek mangkrak sepanjang 2021 di Sumbar yang nilainya mencapai ratusan miliar.
“Artinya, bila semua pekerjaan terlaksana 100 persen, maka sisa Rp50 miliar lebih tersebut tidak akan ada atau akan terbelanjakan habis,” jelas Hidayat. (yuke/yose)
