PADANG – Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kota Padang mengalami deviasi negatif atau keterlambatan dari target pengerjaan. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Padang, terutama di tengah tingginya curah hujan yang berpotensi menghambat pekerjaan konstruksi dan memperburuk persoalan genangan hingga banjir.
Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, mengatakan hasil pemantauan lapangan menemukan sejumlah pekerjaan yang progresnya perlu diawasi secara ketat. Di antaranya pembangunan infrastruktur di kawasan air mancur Pasar Raya dan pemasangan drainase di Jalan Hiligoo. Kedua pekerjaan tersebut dinilai memiliki deviasi yang cukup mengkhawatirkan.
“Ini perlu hati-hati, karena ada deviasi negatif pada beberapa pekerjaan. Seperti pembangunan infrastruktur di kawasan air mancur Pasar Raya dan pemasangan drainase di Jalan Hiligoo, deviasinya cukup mengkhawatirkan,” ujar Helmi, Senin (9/11).
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera berkoordinasi dengan kontraktor atau pihak ketiga untuk mempercepat pengerjaan. Jangan sampai keterlambatan semakin melebar sehingga target penyelesaian proyek tidak tercapai. Apalagi, kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Karena curah hujan tinggi akan mengganggu proses dan target pekerjaan masing-masing,” katanya.
Terkait pembangunan infrastruktur pascabencana, Helmi menilai pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemko Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan dukungan APBD, sejauh ini telah berjalan sesuai harapan. Namun, ia menjelaskan sekitar 80 persen penanganan infrastruktur pascabencana merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Sementara itu, Pemko Padang tetap melakukan intervensi terhadap pekerjaan yang menjadi kewenangannya, terutama mempercepat penanganan genangan air di kawasan terdampak. Menurut Helmi, persoalan banjir tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kota, mengingat pembangunan dan normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah kota tetap harus hadir melalui program dan penanganan sesuai kewenangannya.
Selain persoalan pembangunan fisik, Helmi juga menyoroti pentingnya pengawasan kawasan rawan bencana, khususnya permukiman yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Ia meminta dinas terkait lebih selektif dalam menerbitkan izin pembangunan di kawasan sempadan sungai karena berpotensi meningkatkan risiko keselamatan masyarakat.
Helmi mengingatkan, dampak bencana tidak hanya menyangkut kerusakan infrastruktur dan kerugian materi, tetapi juga tekanan psikologis warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Rasa takut dan ketidaknyamanan masyarakat setiap kali hujan turun harus menjadi perhatian pemerintah. (mbg)
