AROSUKA – Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2026, Realisasi Pendapatan Daerah, Profiling ASN, Data R3P yang Belum Masuk ke Rendup, serta Percepatan APBD Tahun 2027, di Aula Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (9/11/2026).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis para asisten dan staf ahli bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Solok.
Dalam laporannya, Sekda Rudy Repenaldi Rilis menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran, terutama dana Transfer ke Daerah (TKD), agar dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.
Ia juga mengungkapkan masih adanya ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan keuangan pada sejumlah kegiatan pembangunan. Karena itu, OPD diminta segera menyelesaikan persoalan administrasi dan proses pencairan anggaran, termasuk berkoordinasi dengan pihak rekanan.
Selain itu, kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan juga perlu segera dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Jon Firman Pandu dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan anggaran harus diikuti dengan pelaksanaan program yang nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati meminta kepala OPD tidak menunda pekerjaan yang sudah dapat dilaksanakan. Persiapan program pembangunan tahun berikutnya juga harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Bupati mendorong OPD untuk mengoptimalkan peluang program strategis pemerintah pusat, terutama di bidang pendidikan, perumahan, dan digitalisasi pembelajaran. Kesiapan data serta koordinasi dengan kementerian terkait dinilai penting agar Kabupaten Solok memperoleh dukungan program pembangunan dari pemerintah pusat.
Pada sektor pendapatan daerah, Bupati meminta seluruh OPD terkait terus menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi penerimaan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu dilakukan secara serius dengan mempertimbangkan potensi serta perkembangan kawasan di Kabupaten Solok.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penanganan pascabencana, terutama kelengkapan data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh OPD diminta menyampaikan data secara lengkap dan tepat waktu kepada kementerian terkait agar usulan penanganan dapat segera ditindaklanjuti.
Terkait rencana relokasi perkantoran, ia menekankan perlunya kajian teknis secara komprehensif, baik terhadap kondisi bangunan perkantoran yang ada saat ini maupun kelayakan lokasi yang direncanakan sebagai kawasan perkantoran baru.
Dalam hal komunikasi publik, bupati meminta seluruh OPD dan kecamatan lebih aktif menyampaikan informasi kegiatan, capaian pembangunan, serta respons terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat melalui kanal komunikasi dan media sosial resmi.
Ia menegaskan, kritik dan masukan dari masyarakat maupun media merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih terbuka, responsif, dan kooperatif dalam memberikan informasi kepada publik.
Evaluasi profiling ASN juga menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam rakor tersebut. Bupati meminta proses pemetaan dan penataan aparatur dilakukan secara objektif dan profesional, serta dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga penempatan ASN dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. (Yen)
