PADANG – Untuk terlaksananya pemilu yang nyaman dan aman di 2024, serta merancang kesiapan pelaksanaan Pileg, Pilkada dan Pilpres Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) laksanakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di kalangan profesi di hotel The HMZ Premiere, Sabtu (26/2/22)
Seperti yang dilaporkan Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Andi Bastian, menyongsong pesta demokrasi 2024, Bawaslu memandang perlu melakukan kerjasama antar kalangan profesi. Kali ini sosialisasi ditujukan kepada organisasi PGRI dan Jaringan Pemimpin Redaksi Sumbar (JPS) dengan jumlah 60 peserta.
Ketua PGRI Sumbar, Darmalis, menyebutkan kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu, membuat PGRI merasa dihargai. Sehingga Ketua PGRI ataupun yang mewakili dari 19 kabupaten/kota lengkap hadir mengikuti kegiatan sosialisasi ini. ” Kami berterimakasih atas apa yang diberikan kepada PGRI oleh Bawaslu,” sebut Darmalis.
Kegembiraan yang dilontarkan Ketua PGRI Sumbar ini, nampaknya cukup beralasan, lantaran selama ini PGRI tak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu, sementara peserta Pemilu itu terbanyak dari keluarga guru. Begitu adanya undangan Bawaslu untuk berkolaborasi, membuat PGRI sangat dihargai.
Sementara dari Koordinator JPS, diwakili Isa Kurniawan mengatakan keberadaan JPS dalam pelaksanaan kegiatan Bawaslu, merupakan wadah pengawasan setiap kegiatan. Apalagi kegiatan itu menyangkut dengan pelayanan publik. Malah JPS tidak hanya berada ketika Bawaslu melaksanakan kegiatan, apapun bentuk kegiatan JPS mempunyai andil dalam pengawasan.
Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan bahwa sejalan dengan apa yang telah disebutkan KPU, 14 Februari 2024 agenda politik sudah dimulai. Launching pemungutan suara legislatif dan November 2024, pelaksanaan Pilkada dan Pilpres. Bawaslu melakukan MoU dengan PGRI dan JPS, untuk bersama sama melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu.
Hal yang sama juga telah dilakukan dengan perguruan tinggi yang ada. Malah di tingkat kabupaten/kota juga sudah ada sekolah kader pengawasan Pemilu Partisipatif. ” MoU ini akan ditindak lanjuti sampai ke kabupaten/kota, terutama bersama PGRI,” terangnya. (si)
