Merasa Dianaktirikan, Forum BPRN Mengadu pada DPRD Tanah Datar

Pimpinan DPRD Tanah Datar bersama anggota FBPRN. (ist)

BATUSANGKAR – Merasa disepelekan dan dianaktirikan dalam kapasitasnya pada pemerintahan nagari, anggota BPRN se-Tanah Datar mengadu pada DPRD Tanah Datar.

Sebanyak 75 orang anggota BPRN tergabung dalam Forum Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (FBPRN) Tanah Datar diterima pimpinan dewan ruang rapat utama DPRD Pagaruyung, Jumat (25/3).

Aspirasi disampaikan Ketua Forum BPRN se-Tanah Datar Jumharman di dampingi Sekretaris Susi Eliyaroza serta 75 orang perwakilan BPRN diterima Ketua DPRD Rony Mulyadi dan Wakil Ketua Saidani serta anggota komisi I, diikuti juga Asisten I Setdakab Tanah Datar Elizar dan Kabid PMD Miza Aziz.

“Pertemuan dengan pimpinan dan anggota dewan ini sudah sekian lama ditunggu, untuk menyampaikan aspirasi seluruh anggota BPRN,” kata Jumharman.

Dikatakannya, kualitas sumber daya manusia anggota BPRN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu ditingkatkan dalam bentuk bimbingan teknis atau lainnya. Namun, selama ini rencana demikian tak pernah terlaksana.

“Bagaimana mungkin bisa melaksanakan Tupoksi dengan baik bila SDM-nya tidak ditingkatkan. Hanya sekedar wacana. Tentu saja BPRN merasa disepelakan dan dianaktirikan, ” tutur Jumharman.

Katanya, bila mlihat Tupoksi anggota BPRN diantaranya menetapkan Peraturan Nagari (Pernag), menetapkan APB Nagari, dan pengawasan kerja wali nagari beserta perangkatnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Tentu membutuhkan SDM yang terbina dalam pelatihan-pelatihan.

“Salahsatunya pengawasan yang dilakukan BPRN terhadap pelaksanaan pemerintahan nagari untuk mengurangi penyelewengan atas kewenangan dan keuangan nagari. Ini butuh kapasitas dan pembinaan,” tutur Jumharman.

Sementara i, Sekretaris Forum BPRN Susi Eliyaroza menyampaikan untuk kelancaran Tupoksi anggota BPRN maka perlu diperhatikan anggaran operasional dan kesejahteraannya.

“Kami butuh anggaran operasional dan kesejahteraan. Bagaimana kami bekerja, dana yang dialokasikan untuk kami juga tidak ada,” tutur Susi.

Sementara, Ketua DPRD menyatakan setelah mendengar aspirasi dan unek-unek Forum BPRN akan melanjutkan ke bahasan ketingkat pimpinan dewan.

“Kami akan berupaya memperjuangkan aspirasi Forum BPRN, sebagai lembaga kolektif tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan ditingkat pimpinan dan diputuskan anggota,” ucapnya. (ydi)