Ia menambahkan, tidak ada alasan bagi dinas untuk tidak memprioritaskan permasalahan pembangunan jalan. Termasuk jalan jalur dua Pantai Padang.
“Jalan itu merupakan jalan tepi barat Sumbar yang jelas masuk dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” paparnya.
Nurnas menilai pemprov tidak memprioritaskan perihal jalan. Mereka mengklaim 80 persen jalan Sumbar bagus. Sementara menurut Nurnas itu hanya data di kertas.
“Sangat banyak jalan Sumbar tak layak. Bahkan beberapa kejelekannha viral di facebook dan youtube. Salah satunya jalan dari Tanah Datar ke Payakumbuh,” katanya.
Nurnas mengatakan sudah saatnya jalan jalur dua Taplau Padang diselesaikan. Sudah berbelas tahun terbengkalai sejak 2015. Termasuk pula kelanjutan penyelesaian jembatan layang di belakang Hotel Pangeran.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis membenarkan tentang belum adanya usulan Pemprov terkait kelanjutan pembangunan jalan jalur dua itu.
“Memang belum ada diusulkan Pemprov. Kita di DPRD tentu sifatnya menunggu Pemprov karena sistemnya seperti itu,” ujar Sitti.
Namun ia menilai baiknya memang jalan tersebut diselesaikan sesuai rencana awalnya yakni selesai keseluruhannya dua jalur.
Sitti mengatakan jika diusulkan Pemprov, tentu akan dibahas untuk rencana anggarannya bersama-sama antara DPRD dan Pemprov.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat yang merupan anggota dewan asal daerah pemilihan (Dapil) Padang menyesalkan belum adanya upaya pemerintah provinsi jalan yang terbengkalai itu.
“Sudah berbelas-belas tahun dan masih belum ada itikad penyelesaian dari Pemprov sebagai penanggungjawabnya,” ujar Hidayat.
