Lewat Perpustakaan Ekonomi Masyarakat Bisa Meningkat

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, Wardarusmen dan sekretaris dinas, Alfiandri, pejabat perpusatakaan nasional dan lainnya foto bersama usai pembukaan Bimtek pengelola perpustakaan se Sumbar. Ist

PADANG-Pengelola perpustakaan di daerah, mulai tingkat terendah hingga tertinggi harus bisa menciptakan perpustakaan sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat. Pastinya dalam mengembangkan potensi diri, kewirausahaan bahkan pemasaran produk-produk lokal unggulan masing-masing daerah.

“Pemerintah pusat dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI, bekerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar telah membuat program untuk menumbuhkembangkan perpustakaan di berbagai organisasi. Baik perintah, swasta dan masyarakat. Salah satunya melalui Bimtek yang sedang dilaksanakan hari ini (kemarin-re),” kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar, Wardarusmen, pada pembukaan bimbingan teknis pengelola perpustakaan se Sumbar, yang berlangsung di Padang, Kamis (2/5).

Disebutkannya, pelaksanaan Bimtek yang diikuti sekitar 150 orang itu sangat penting sebagai wujud kepedulian dan keseriusan pengelola perpustakaan dalam merealisasikan materi dari UU No. 34 tahun 2007 tentang perpustakaan. Yaitu mewujudkan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Perpustakaan itu sendiri sebenarnya telah hidup dalam aktivitas masyarakat, khususnya dunia pendidikan.

“Adanya perpustakaan diberbagai daerah diharapkan membawa perubahan sikap mental masyarakatnya, yang senantiasa terikat dengan kebutuhan akan perubahan. Dengan bacaan bernilai ilmu akan menumbuhkan wawasan dalam memahami berbagai perubahan, bahkan saat ini perpustakaan diharapkan dapat menjadi bagian peningkatan perekonomian masyarakat msikin,” terang Wardarusmen.

Disebutkannya, lahirnya peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, yang menjelaskan penggunaan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk literasi. Dana desa bisa dialokasikan pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Salah staunya pembangunan perpustakaan desa dan buku/bahan bacaan.

Kemudian, dasa desa terang Wardarusmen jug bisa untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak usia wajib belajar, seperti perpustakaan desa dan buku bacaan serta perpustakaan desa, dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga desa yang menjadi buruh migran dan dimanfaatkan pelatihan kerja, bagi warga desa yang dimanfaatkan pelajar dalam mengerjakan tugas sekolah, maka diharapkan perpustakaan umum, nagari atau desa akan semakin kuat dan berkembang.

“Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan Pak Gubernur pada Februari 2017, yaitu Gerakan Sumbar membaca. Gerakan ini basisnya adalah berada pada nagari, desa, kelurahan yang ada pada 19 kabupaten/kota,” sebutnya.

Sementara, pada kesempatan itu Wardarusmen berharap peserta dapat mengikuti Bimtek dengan baik, agar mereka dapat meningkatkan mutu dalam mengelola perpustakaan di daerah masing-masing. 107