“Termasuk penyelenggara, sejauhmana mereka memberikan nuansa politik yang bisa menjangkau masyarkat lapisan bawah. Jadi tidak lagi hnya lapisan elit saja. Hal ini harus dipikirkan oleh penyelenggara dan dilakukan secara masif dan terorganisir dengan baik,” kata dia.
Poin kelima, soal penanganan pelanggaran pemilu 2024 yang berpotensi mengalami peningkatan. Penanganan bawaslu ataupun KPU akan menjadi pantauan bagi KIPP sendiri.
“Apakah bawaslu masih bersikap seperti pemadam kebakaran yang hanya menerima kasus. Tetapi ikhtiar-ikhtiar untuk pencegahan itu dilakukan dengan maksimal atau tidak oleh oleh bawaslu atau KPU,” ujar dia.
Poin keenam, KIPP Sumbar akan memantau soal rekrutmen penyelenggara adhoc seperti PPK, paswascam dan sebagainya. Dari pantauan sementara, kepentingan dari peserta pemilu akan lebih menguat pada pemilu 2024 nantinya dan itu akan ditularkan kepada para calon penyelenggara.
“Jika itu terjadi tentu masalah kemandirian dan independensi penyelenggara akan menjadi masalah. Makanya proses rekrutmen KPU provinsi, kabupaten dan kota serta seterusnya akan menjadi prioritas pemantauan kita,” terangnya.
“Apalagi kita telah mendapat informasi rekrutmen penyelenggara itu akan dimulai pada September sampai Oktober 2022 ini. Diharapkan orang yang direkrut itu betul-betul sehar dan memiliki kapasitas,” tambahnya.
Terakhir dia mengatakan, KIPP beberapa hari belakangan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, baik di tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota. Koordinasi ini sehubungan potensi kerawanan yang diperkirakan akan muncul di tingkat masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
“Koordinasi-koordinasi itu kita lakukan untuk Menunjukkan kesepahaman, cara pandang dan cara berfikir menatap pemilu. Kemudian juga untuk menyamakan persepsi,” tutupnya.109
