SARILAMAK – Penanganan masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Limapuluh Kota terkesan lambat. Oleh karena itu, DPRD setempat mengaku kecewa dengan kinerja bupati bersama jajarannya, dalam merealisasikan anggaran penanganan Covid-19 ini. Sementara, kondisi di lapangan tingkat kebutuhan masyarakat kian mendesak. Sudah banyak masyarakat yang mengeluh kehabisan bahan pokok untuk sehiri-hari.
Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, kepada wartawan, Rabu (29/4), mengatakan, setelah melakukan rapat pimpinan di gedung DPRD Limapuluh Kota, yang membahas hasil monitoring yang dilakukan komisi-komisi DPRD, dirinya mendapat laporan lemahnya perhatian Pemkab terhadap masyarakat yang terdampak.
“Kami minta Bupati Limapuluh Kota segera cairkan anggaran penanganan Covid-19, yang sudah direfocussing. Jangan tunggu ada risiko baru direalisasikan. Karena masyarakat kita sudah menjerit, tidak tentu apa yang akan dimakan. Sementara bantuan yang dijanjikan tidak kunjung tiba,” ujarnya.
Menurutnya, dari hasil monitoring melalui kunjungan lapangan anggota fraksi, di seluruh kecamatan oleh komisi DPRD ternyata ditemukan sejumlah fakta. Pertama, alat pelindung diri (APD) di RSUD Ahmad Darwis maupun puskesmas sangat tidak memadai dan tidak lengkap. Kedua, bantuan sembako atau pangan belum satupun diterima masyarakat terdampak wabah Covid-19.
“Padahal, sudah banyak masyarakat kita mengeluh. Kehabisan bahan pokok untuk pangan. Seharusnya hal ini menjadi perhatian bagi pemkab,” tambahnya.
Dengan adanya temuan-temuan itu, Deni sangat menyayangkan kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Limapuluh Kota. Padahal, anggaran penanganan Covid-19 sudah tersedia sebesar Rp15 miliar.
“Anggaran Rp15 miliar yang semula diperuntukan buat pengadaan APD, sedianya juga akan didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas. Namun, sampai kini tak kunjung dicairkan oleh bupati sebagai ketua gugus tugas,” katanya.
Selain itu, ungkapan kekecewaan juga disampaikan dua Wakil Ketua DPRD Wendi Chandra dan Syamsul Mikar. Keduanya memastikan akan mengawasi penggunaan APBD, kendati belum mengetahui detail penggunaan penanganan Covid-19. (bule)
