SITINJAU LAUIK – Pembangunan ambisius Fly Over Sitinjau Lauik Panorama senilai total investasi Rp 2,8 Triliun kini berada di fase kritis. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin, turun langsung ke lokasi, Senin (27/10/2025), untuk memetakan masalah utama yang menghambat percepatan proyek: perizinan lahan.
Peninjauan ini digelar untuk mengatasi kemunduran target penyelesaian perizinan lahan yang seharusnya tuntas pada awal Oktober lalu.
Kendala Lahan di Hutan Lindung
Dalam keterangannya, Gubernur Mahyeldi mengakui adanya bottleneck dalam penuntasan perizinan lahan seluas 18,7 hektar yang dibutuhkan, di mana 8,6 hektar di antaranya berstatus Hutan Lindung.
“Penuntasan perizinan lahan ini memang sudah sedikit terlambat dari target sebelumnya,” ujar Gubernur Mahyeldi. “Kami tadi berkoordinasi langsung dengan Wakil Menteri ATR BPN untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Kami butuh bantuan dari BPN untuk percepatan perizinan lahan ini.”
Meski demikian, Gubernur mengapresiasi dukungan luar biasa dari masyarakat, camat, lurah, dan walinagari dalam proses pembebasan lahan non-hutan.
Kemenko Infraswil: PR Intensif dengan BPN
Sementara itu, Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan bahwa koordinasi intensif adalah kunci.
“Guna percepatan pembangunan, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tokoh adat, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah,” kata Rachmat Kaimuddin.
Ia secara khusus menyoroti bahwa masalah perizinan dengan ATR BPN setempat masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang paling mendesak.
“Diharapkan perizinan lahan ini bisa segera tuntas, agar teman-teman PU bisa segera mengakses lahan yang akan dibangun,” tegasnya, merujuk pada lingkup pekerjaan yang mencakup 2,8 Kilometer jalan dan pembangunan tiga jembatan utama dengan panjang rentang total lebih dari 370 meter.
Kedua tokoh berharap koordinasi ini membuahkan hasil cepat agar proyek ikonik ini—yang menelan investasi Rp 2,8 triliun dan biaya operasional Rp 562 miliar—dapat berjalan lancar sesuai rencana. Adpsb
