MUARO SIJUNJUNG – Diduga merugikan negara ratusan juta rupiah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung sidik dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Nagari (DN) Nagari Timbulun, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2016-2017. Kejari Tim Penyelidik setempat naikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.
Kajari Efendri Eka Saputra didampingi Kasi Pidsus Fengki Andreas dan Kasi Intel Eriyanto, Kamis (5/11) mengatakan, penyelidik meningkatkan status perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan ADD dan DN Timbulun 2016 Rp1,5 miliar lebih dan pada 2017 sebesar Rp1,7 miliar lebih ke tahap Penyidikan.
Sebelumnya Frengki Andreas dan Eriyanto menyebutkan, tim penyelidik telah meminta keterangan terhadap pihak terkait Nagari Timbulun dan lainnya termasuk tim Inspektorat Kabupaten Sijunjung. Dimulainya proses penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kajari Sijunjung Nomor: PRINT-02/L.3.20/Fd.1/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021.
Tim penyidik telah menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam Pengelolaan ADD dan DN Timbulun TA 2016 sampai 2017. Untuk sementara tim penyidik menemukan potensi kerugian keuangan negara lebih dari Rp300 juta yang dikelola perangkat nagari, karena adanya kegiatan yang fiktif dan tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana tersebut.
Sesuai pasal 1 angka 5 KUHP, tim penyelidik Kejari Sijunjung, menemukan bukti awal adanya perbuatan pidana sehingga atas masukan dan saran peserta ekspos sependapat dinaikan menjadi penyidikan.
“Tim Penyidik akan segera melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan melakukan pengumpulan alat bukti guna menemukan siapa tersangkanya,” ujar Frengki dan Eriyanto.
Tahun ini Kejari Sijunjung, berhasil melakukan Penyidikan dua kasus korupsi, diantaranya kasus yang menyeret Direktur PT SSE (alm) dan dugaan penyimpangan ADD dan DN Nagari Timbulun. (sl)
