BATUSANGKAR -DPRD Tanah Datar menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna, Senin (25/4).
Pimpinan DPRD dan bupati saat sidang paripurna.
Rapat paripurna digelar di ruang sidang utama kantor dewan dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra dihadiri 24 orang anggotanya.
Diikuti Bupati Eka Putra bersama seluruh pejabat Pemkab, Forkopimda, camat dan wali nagari.
Saat itu, rekomendasi hasil kesepakatan bersama anggota DPRD Tanah Datar sebanyak 22 rekomendasi dibacakan Juru Bicaranya Saidani.
Dalam rekomendasi itu diharapkan agar Pemkab mengatasi masalah kesejahteraan sosial mulai dari kevalidan data dan kelayakan penerima manfaat sehingga bantuan pemerintah tepat pada sasaran.
Pemkab diminta untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan tapal batas mulai nagari, kecamatan hingga batas kabupaten.
Selanjutnya, diminta melakukan evaluasi kinerja terhadap beberapa OPD, terkhusus Dinas Pendidikan melalui kebijakan dan instruksi mengakibatkan terpengaruhnya proses pendidikan di Tanah Datar.
Kemudian, direkomendasikan meningkatkan pengawasan dan antisipasi bersama dalam menyikapi maraknya narkoba dan penyakit sosial masyarakat.
Demikian juga untuk kegiatan pembangunan infrastruktur jalan untuk dapat melakukan terobosan guna peningkatan kelancaran akses daerah.
Atas rekomendasi DPRD ini, Bupati Eka Putra menyatakan bahwa semuanya merupakan bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Kemudian dalam penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau kebijakan strategis kepala daerah.
