BUKITTINGGI – Pelantikan Kepala SDS Trisula Perwari Kota Bukittinggi batal dilaksanakan karena adanya penolakan dari sejumlah pengurus Yayasan Taman Pendidikan Trisula Perwari.
Pelantikan sesuai undangan yang beredar seyogyanya dilaksanakan, Rabu (5/10) bahkan informasinya pelantikan bakal dihadiri oleh walikota, Kapolres dan Dinas Pendidikan Bukittinggi.
Namun menjelang pelantikan muncul surat pernyataan dari sejumlah pendiri, pembina dan pengurus Yayasan Perwari yang menaungi SDS Trisula Perwari itu tidak ada pelantikan kepala SDS Trisula Perwari sampai 30 November 2022 mendatang.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ernawati Ilma bersama Herawati dan Susilawati yang ketiganya mengaku sebagai pendiri dan pembina yayasan Perwari itu menyebutkan bahwa surat nomor 02001/YTPT/PWR/CAB-BKT/IX/2022 perihal undangan itu tidak sah karena tidak mendapatkan persetujuan dari pendiri/pembina dan pengurus Yayasan Taman Pendidikan Trisula Perwari. Sedangkan sekretaris yang menandatangani surat undangan tersebut tidak termasuk dalam pengurus Yayasan Taman Pendidikan Trisula Perwari.
Polemik menjelang pelantikan kepala sekolah Swasta Trisula Perwari itu diketahui oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi sehingga petugas langsung mengantisipasinya dengan melakukan mediasi antara pihak yang bertikai.
Mediasi itu langsung dipimpin oleh Kapolsek Bukittinggi Kompol Rita Sunarya bersama lurah ATTS dan Komite Sekolah.
Dalam mediasi itu akhirnya dapat ditengahi dan disepakati bahwa pengurus Yayasan berjumlah 9 orang untuk melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
Sedangkan jabatan kepala sekolah tetap dipegang oleh Evawani Syofia sampai 30 November 2022.
Kapolsek Bukittinggi, Kompol Rita Sunarya mengatakan polemik menjelang pelantikan kepala SDS Trisula Perwari itu dipicu karena pengurus yayasan kurang memahami tugas dan tupoksinya sehingga terjadi kekeliruan dalam mengambil kebijakan.
Ia mencontohkan kekeliruan yang dilakukan itu seperti ketua Yayasan merombak pengurus dan menunjuk kepala sekolah tanpa melalui musyawarah dengan pengurus dan pembina Yayasan. Selain itu sekolah juga tidak melaporkan pertanggungjawaban sekolah kepada ketua yayasan tapi ke pembina yayasan.
“Kita sarankan mereka untuk duduk bersama bermusyawarah, bicarakan bersama sama apa rencana mereka kedepan tentang perwari itu terutama tentang pendidikan di Perwari itu, karena kunci untuk menyelesaikan permasalahan di perwari itu adalah musyawarah,” tegasnya. (gindo)
