Pulau Punjung – Guna mengatasi banjir di Jalan Lintas Sumatera KM 3, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Dinas PUPR terjunkan alat berat, Minggu (21/9/2025). Sebelumnya lokasi tersebut acap kali kebanjiran ketika diguyur hujan lantaran saluran airnya tertutup bangunan.
” Sebagai tindakan tanggap darurat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya telah mengerahkan alat berat ke lokasi. Namun normalisasi drainase belum dapat dilakukan karena terdapat kendala teknis antara warga di lapangan, ” ucap Plt Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Catur Ebyandri, Senin (22/9/2025).
Ia menjelaskan, jalur tersebut sebenarnya sudah memiliki drainase sejak lama, namun dalam perkembangannya ada warga yang mendirikan bangunan dan menutup drainase.
Akibatnya, air hujan tidak dapat mengalir dengan baik dan menyebabkan genangan hingga banjir yang meresahkan masyarakat di kawasan tersebut.
Ia menambahkan meski bukan merupakan kewenangan langsung, pemda tidak akan lepas tangan dalam persoalan ini. Pada prinsipnya biaya normalisasi seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menutup saluran air.
” Pemkab Dharmasraya siap membantu melalui penyediaan peralatan dan dukungan teknis, agar masalah banjir yang dialami warga segera mendapatkan solusi,” tegasnya.
Menurutnya, hari ini Senin (22/9/2025) sejumlah OPD terkait bersama pemerintah nagari akan melakukan pertemuan dengan pemilik ruko untuk membahas penyelesaian.
“Kami akan mencari solusi atas banjir tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Walinagari Sungai Kambut, Asrial Amri, membenarkan bahwa Dinas PUPR sudah menurunkan alat berat ke lokasi untuk menangani permasalahan drainase. Namun masih perlu pembahasan lebih lanjut karena warga yang tinggal di lokasi memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.
Ia menyebut salah seorang warganya yang membangun ruko di lokasi telah menyatakan kesediaannya membantu pembiayaan perbaikan drainase bersama Dinas PUPR.
Asrial mengakui sebagian bangunan di kawasan tersebut tidak memiliki IMB/PBG. Sementara yang telah mengantongi izin pun belum sepenuhnya memenuhi aspek teknis.
Ia menegaskan, pemerintah nagari mendukung langkah duduk bersama seluruh pihak terkait agar solusi banjir dapat dicapai dengan cara yang adil.
Menurut Asrial, pengawasan teknis terhadap pendirian bangunan perlu diperketat, tidak hanya di KM 3, tetapi di seluruh wilayah nagari, dan itu merupakan tanggungjawab bersama.
” Kami berharap setiap pembangunan selalu memperhatikan aspek perizinan dan teknis agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di kemudian hari,” pungkasnya. ( roni )
