Dikunjungi KPK, Tanah Datar Bakal Jadi Calon Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi

BATUSANGKAR – Tanah Datar menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih menjadi daerah calon percontohan dalam upaya pencegahan korupsi.

Observasi dilakukan oleh tim dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Selasa (5/3/2024).

Rombongan yang dipimpin Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso, diterima Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, serta jajaran staf ahli asisten dan kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Tanah Datar Erizanur, menyatakan program percontohan kabupaten dan kota antikorupsi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Erizanur menegaskan Pemkab Tanah Datar telah berkomitmen untuk memerangi korupsi, dan tidak akan mentolerir tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan. Dia juga menekankan bahwa tidak ada satupun aparatur di Pemkab Tanah Datar yang terindikasi melakukan korupsi.

Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso, menjelaskan bahwa kedatangan timnya ke Tanah Darar adalah untuk melakukan observasi terhadap kabupaten dan kota yang diusulkan sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi TA. 2024.

Program ini merupakan kolaborasi antara KPK, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, yang bertujuan untuk mencegah perilaku korupsi dengan mengimplementasikan nilai-nilai integritas.

Selama kegiatan, Sekda Iqbal Ramadi Payana memaparkan upaya pencegahan korupsi di Tanah Datar, yang disesuaikan dengan indikator observasi yang dibutuhkan.

Setelah itu, dilakukan diskusi dan tanya jawab oleh tim observasi KPK RI bersama seluruh peserta yang merupakan aparatur di lingkup Pemkab Tanah Datar.

Kegiatan dilanjutkan dengan observasi langsung ke lapangan, yaitu ke beberapa OPD di lingkup Tanah Datar seperti Dinas PMPTSP, Mal Pelayanan Publik, Dinas Dukcapil, serta BKPSDM Tanah Datar.

Ketua Tim Observasi Friesmount menilai Tanah Datar perlu mendapat apresiasi dalam hal pencegahan korupsi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Provinsi Sumatera Barat Deliyarti dan Irban V Inspektorat Provinsi Ahda Yanuar. (mc)