DHARMASRAYA – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dukung program sekolah rakyat yang dicetuskan pemerintah pusat.
Program Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya yang masuk dalam Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
Salah satu dukungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap program ini dengan menyediakan lahan seluas 7,8 hektare dari total 33 hektare aset milik Kementerian PU di Muaro Mau, Kenagarian Sungai Kambuik, Kecamatan Pulau Punjung, persis di pinggir Sungai Batanghari.
Sebagian lokasi ini sebelumnya telah dimanfaatkan oleh Pemkab Dharmasraya sebagai UPT Alkal dan UPT Puskeswan.
Pada Hari Kamis 29 Mei 2025 lalu Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Airlangga Mardjono telah meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang dimaksud.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pengajuan alih status lahan oleh Bupati Annisa kepada Menteri PU, Dody Hanggodo saat pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya, Airlangga menyampaikan bahwa pada dasarnya kementerian dan lembaga teknis siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi menyukseskan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
“Pada prinsipnya kami mendukung. Namun, alih status lahan ini merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pencatat aset negara, sehingga akan melalui proses administrasi yang berlaku,” jelas Airlangga.
Ia menegaskan bahwa sebelum alih status dilakukan, Ditjen SDA akan melaksanakan kajian teknis terhadap kelayakan tanah.
Kajian tersebut akan mencakup analisis struktur tanah, keberadaan batuan dalam tanah, serta kemungkinan banjir mengingat lokasi berada tepat di tepi Sungai Batanghari.
Penentuan titik lokasi yang tepat sangat krusial agar pembangunan sekolah nantinya tidak terdampak oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung.
“Kita tidak ingin sekolah ini nantinya berdiri di atas lahan yang tidak layak dan justru membahayakan keselamatan siswa dan guru,” tegasnya.
Bupati Annisa menyambut baik dan mengapresiasi respons cepat dari Kementerian PUPR.
Ia menyampaikan terima kasih atas kehadiran langsung Sekretaris Dirjen SDA untuk melihat langsung lokasi yang diusulkan.
“Kita mengajukan 7,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang representatif. Ini akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan bagian dari strategi konkret kami dalam menanggulangi kemiskinan, yang masih menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Barat,” ungkap Annisa.
Ia juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar proses administrasi dan teknis berjalan lancar, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, Plt Sekretaris Daerah, Yefrinaldi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Bupati Dharmasraya periode 2005–2010, Marlon Martua, yang juga memberikan dukungan terhadap rencana besar ini.
Dengan semangat kolaborasi pusat dan daerah, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak baru dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Dharmasraya, sekaligus menjadi model percontohan nasional dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan. (roni)
