PADANG – Komisi I DPRD Padang mendatangi Kantor Camat Kuranji. Dalam kunjungan itu, terungkap bahwa selama ini banyak penerima bantuan yang diusulkan ke kelurahan oleh RW dan RT ternyat banyak yang tidak layak menerimanya.
Ketua Komisi I DPRD Padang, Elly Thrisyanti meminta kepada lurah yang ada untuk mensurvey ke bawah tentang penerima bantuan itu. Apakah penerima terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT) atau tidak.
“Ini harus ada kepastiannya. Jangan sampai penerima tak terdata, namun mendapatkan bantuan. Itu tak sesuai namanya,” kata Elly, Senin (3/2).
Dia berharap, masyarakat penerima bantuan yang diusulkan ke kelurahan haruslah benar-benar yang butuh bantuan itu. Jangan pihak kelurahan menerima usulan yang masuk tanpa melihat kondisi riil warganya di lapangan.
“Selama ini banyak Lurah yang tak tahu menahu dalam hal ini, sehingga ketika bantuan cair warga menyalahkan Lurah setempat kenapa yang mampu diberi dan yang miskin terabaikan,” ujarnya.
Selain itu, fakta di lapangan harus juga dibarengi untuk bukti. Jangan penerima terdaftar di BDT, namun ia memiliki mobil Avanza dan dua sepeda motor diberi PKH. “Ini tak wajar,” lanjutnya.
“Lurah diminta koordinasi dengan tim pendata dan jeli dalam hal ini, supaya penerima bantuan orangnya tepat dan warga yang ekonomi mapan di evaluasi dari menerima bantuan,” ujar Elly.
Ia juga meminta kepada lurah untuk menekankan pada RW, RT agar memasukkan data sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jangan asal usulkan saja, namun harus disaring.
“Kepada ketua RW, RT diminta tak bermain dalam masalah ini. Agar kongkalingkong tak terjadi serta penerima bantuan orangnya sesuai,” papar Mantan Ketua DPRD Padang ini
Anggota Komisi I DPRD Padang lainnya, Jumadi meminta kepada camat untuk mengisi kekosongan di kelurahan yang ada dengan menyurati BKPSDM. Agar pelayanan tak terganggu serta warga terlayani maksimal.
“Jika camat membiarkan hal ini, maka pelayanan tak bagus jadinya. Ini sangat kita sayangkan,” ujar kader Golkar ini.
Ia melihat, kekosongan jabatan di kelurahan akan berdampak pada pelayanan dan menghambat kinerja. Untuk itu, camat diminta bergerak dan konsultasi ke BKPSDM. Supaya kekosongan tak lama terjadi dan pelayanan tak terganggu.
