PULAU PUNJUNG – Bawaslu Dharmasraya gelar sosialisasi dan diskusi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Kegiatan tersebut dilkasanakan di kantor Bawaslu setempat, Senin (26/12/2022). Hadir pada kesempatan itu pihak Kejari Pulau Punjung, pihak Kesbangpol, pihak Disdukcapil, pihak BPBD, Kalapas Kelas III Dharmasraya, PWI, Sekretaris Bawaslu, Syamsul Herman, dan undangan lainnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Alde Rado, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran tahapan pemilihan umum tahun 2024.
“Kami mengajak seluruh masyarakat secara bersama- sama mengawasi setiap tahapan pemilu 2024 agar pelanggaran pelanggaran yang mungkin terjadi bisa dicegah lebih awal,” ungkap Alde Rado.
Kemudian Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Laila Husni, menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu 2024, mengacu pada pendekatan hasil input bawaslu provinsi.
Lanjut Laila Husni, Bawaslu RI mencatatkan ada lima provinsi atau 15 persen yang masuk kategori kerawanan tinggi. Lima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan skor kerawanan sebesar 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04).
” Indeks kerawanan dalam laporan yang dirilis Bawaslu RI tersebut merujuk pada semua hal yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2024 yang demokratis. Bawaslu mengukur indeks kerawanan Pemilu 2024 di tingkat provinsi berdasarkan 61 indikator dari empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta dimensi partisipasi,” jelas Laila Husni.
Laila Husni menambahkan, dalam rilis IKP Bawaslu RI terdapat 21 provinsi yang berada dalam tingkat kerawanan sedang, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat dengan skor (39,68).
“Kabupaten Dharmasraya pun masuk dalam posisi rawan sedang. Kita sama- sama berharap hasil rilis ini tidak berubah sampai keluar hasil IKP mendatang. Untuk itu perlu masukan semua para undangan dan kateholder untuk kami sampikan kepada Bawaslu RI,” kata.
Pada kesempatan itu para undangan menyampaikan sejumlah usulan dan masukan kepada Bawaslu guna menimalisir terjadinya pelanggaran pemilu 2024. ( roni )
