BATUSANGKAR – Rapat paripurna DPRD Tanah Datar tentang pandangan umum terhadap nota penjelasan bupati atas laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2020 digelar secara virtual, Selasa (8/6).
Pergeseran pelaksanaan rapat paripurna dengan virtual dilakukan akibat deraan dan kian bertambahnya jumlah penderita positif Covid-19 di daerah ini, termasuk Ketua DPRD Roni Mulyani terpapar positif.
Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra yang didampingi Wakil Ketua Saidani, dihadiri 22 anggota dewan dimana 11 orang langsung mengikuti ruang rapat utama. Kemudian, 11 orang lainnya mengikuti secara virtual, termasuk Ketua DPRD Rony Mulyadi.
Saat itu, delapan fraksi menyampaikan tanggapan atau pandangan umum yang diikuti Wabup Richi Aprian, Plh Sekretaris Daerah Edisusanto, staf ahli, asisten dan pimpinan OPD hadir di aula kantor bupati.
Tanggapan fraksi disampaikan masing-masing juru bicara yakni Fraksi PAN Jasmadi, Perjuangan Golkar Herman Sugiarto, Hanura Wadrawati, Gerindra Jonnedi, PKS Nurzal, Demokrat Syafril, NasDem Adrijinil Simabura, dan PPP Arianto.
Fraksi-fraksi ini secara umum menyampaikan tanggapannya terkait pencapaian target PAD, penanganan COVID-19, persoalan sisa anggaran daerah, penyelesaian tapal batas dan lainnya.
Seperti disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP Arianto yang menyorot pencapaian target pendapatan daerah yang belum optimal sehingga ke depan Pemkab harus terus berkreasi menggali potensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, Juru Bicara Fraksi PKS Nurzal menanggapi persoalan laporan keuangan dan kegiatan dalam penanganan wabah COVID-19, serta polemik insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.
Wadrawati dari Fraksi Hanura mempertanyakan seputar penggunaan APBD 2020 untuk penanganan pandemi yang belum maksimal sehingga kasus konfirmasi positif terus meningkat, sementara dana Pokir anggota dewan tersedot untuk itu.
Diikuti, Syafril dari Fraksi Demokrat menanggapi persoalan pelaksanaan pemilihan walinagari serentak yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan akan dilaksanakan, dan masalah tapal batas wilayah yang belum terselesaikan sehingga nanti dapat memicu perselisihan antar warga di perbatasan.
Semantara, saat sidang paripurna sebelumnya dalam nota penjelasan Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan pada APBD 2020 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,213 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,194 triliun atau sebesar 98,49 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp122,967 miliar dengan realisasi sebesar Rp122,247 miliar atau 99,41 persen.
Selanjutnya, untuk belanja pada tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp1,134 triliun terealisasi sebesar Rp1,047 triliun atau sebesar 92,32 persen. Sementara Lain-lain Pendapatan yang sah ditargetkan Rp46,77 miliar dengan realisasi Rp44,494 miliar atau 99,41 persen. (ydi)
